Komitmen Nyata Pengadilan Agama Sumedang Bebas Korupsi

Komitmen Nyata Pengadilan Agama Sumedang Bebas Korupsi

BEBAS KORUPSI: Ketua PA Sumedang Kelas IA, Drs H Dudung Abd Halim. SH, MH foto bersama Bupati Sumedang, Ketua DPRD, perwakilan Polres Sumedang, perwakilan Dandim 0610, kepala Kejaksaan Negeri, ketua Pengadilan Negeri Sumedang dan yang lainnya usai penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. (USEP ADIWIHANDA/SUMEKS)

PEWARTA: USEP ADHIWIHANDA/SUMEKS

**Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

 

 

Bebas dari Korupsi. Hal itu diwujudkan nyata Pengadilan Agama (PA) Sumedang kelas IA. Yakni dengan melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

 

USEP ADIWIHANDA – Kota,

 

PAGI itu, suasana di Pengadilan Agama Sumedang Kelas IA, nampak berbeda dari hari biasanya. Kantor pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten itu, banyak kedatangan pejabat pemerintah. Mulai dari Bupati Sumedang, Ketua DPRD, perwakilan Polres Sumedang, perwakilan Dandim 0610, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Sumedang dan lainnya.

Kedatangan para pejabat ini, bukan untuk mengurus perkara tertentu di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. Akan tetapi, mereka menghadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Halaman Kantor PA Sumedang, Jalan Statistik Kecamatan Sumedang Utara itu, Jumat (29/3).

Kegiatan diisi dengan penandatanganan pencanangan program yang bertujuan agar  menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Ini dalam rangka Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Sumedang menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” kata Ketua PA Sumedang Kelas IA, Drs H Dudung Abd Halim. SH, MH., pada Sumeks usai acara berlangsung.

Menurutnya, pencanangan ini dilakukan juga untuk menjalankan komitmen yang sudah dibangun selama ini. Apalagi semenjak menjadi PNS, sudah disumpah untuk lepas dan bebas dari korupsi. Karena itu, setiap kali ada pengangkatan jabatan atau perubahan jabatan, selalu membuat satu komitmen agar bekerja dengan baik, memberikan pelayanan secara baik dan juga bebas dari korupsi.

“Komitmen ini dilakukan setiap tahunnya, ditambah lagi sekarang dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang memperkuat komitmen kita supaya bebas dari korupsi,” tuturnya.

Tak hanya itu saja, H Dudung menambahkan, untuk pelayanan publik yang prima, PA Sumedang sudah membangun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sehingga, setiap pegawai/karyawan tidak bisa berhubungan langsung dengan sejumlah prihal. Maka, hal itu akan menghindari dari kolusi, nepotisme dan korupsi (KKN).

“Oleh karena itu, pembangunan yang ada di bagian kantor ini, untuk menuju WBK dan WBBM. Sehingga dapat menghindari dan mencegah dari korupsi,” ujarnya.

Untuk para karyawan, kata Dudung, setiap kali ada pembinaan, pelantikan dan sebagainya, selalu diingatkan juga agar jangan sampai terkena kasus yang berkaitan dengan masalah korupsi.

“Kita harus tingkatkan pelayanan secara baik, secara prima supaya masyarakat merasa bersih dan terlayani, yaitu bersih dari korupsi dan maksimal dalam pelayanan. Dan Insya Allah, selama ini kita tidak pernah berkaitan dengan para pihak yang berkaitan dengan korupsi,” tuturnya.

Disebutkan, hal itu diperkuat juga dengan adanya biaya perkara yang sudah transfaran dan dipertanggungjawabkan dalam putusan. Ditambah untuk sekarang, sudah ada peraturan baru, yakni penambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terhitung mulai hari ini. “Mulai dari panggilan ada PNBP-nya. Itu resmi yang akan dituangkan dalam biaya panjar, dan itu kita pertanggungjawabkan dalam putusan. Jadi tidak ada istilah pungutan liar,” sebutnya.

Terkait dengan teknis pelayanan, kini ada juga program Mahkamah Agung (MA) yakni e-court. Aplikasi ini merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online. Pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

“Dengan pelayanan berbasis digital ini, dari MA akan lebih mempermudah dalam pelayanan terhadap masyarakat. Itu bisa daftar dari rumah, bayar dari hp secara online, jawab menjawab juga bisa dari rumah. Jadi tidak perlu bertemu di meja persidangan, sampai baca putusan. Paling yang datang ke pengadilan berupa pembuktian saja. Karena tadi karena sistem digital, untuk kesimpulan baca putusan bisa dengan program e-court,” tukasnya.

Di tempat sama, dalam sambutannya, Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir menyampaikan rasa terima kasih dengan adanya Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di PA Sumedang. Karena, hal itu sudah jadi keharusan.

“Kenpa perlu pencanangan, ini bagian untuk menegaskan kembali untuk bebas dari korupsi dan meningkatkan pelayanan. Terimasih juga atas pelayanan dalam selama ini, jadi kinerjanya sudah bagus,” tutur Dony.

Bupati menegaskan, dalam waktu dekat ini akan datang dari Mahkamah Agung untuk persentasi pembangunan PA Sumedang atas rekomendasinya. Sehingga, Kantor PA Sumedang akan lebih layak dan memadai lagi untuk peningkatan pelayanan publik.

“Bila sumpek, gerah, nanti akan lebih baik lagi. Tapi nanti dengan tempat yang lebih layak lagi atau memadai, jangan sampai masyarakat datang banyak karena tempatnya bagus. Dan rencana pembangunan itu, sudah selayaknya dilakukan, mengingat kondisinya yang sudah tergolong ‘jadul’. Begitu juga pelayanannya harus lebih baik lagi,” tukasnya. (**)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.