oleh

Komplen OTD Jadi Prioritas, Evaluasi Segera Digelar

KOTA- Pemerintah Kabupaten Sumedang akan segera menggelar rapat evaluasi dampak pembangunan Waduk Jatigede dengan Pemerintah Pusat melaui Kementrian Pekerjaan Umum. Beberapa poin yang menjadi pokok bahasan evaluasi yang akan dipimpin langsung oleh Mentri PU dan dihadiri oleh pemerintah provinsi serta satker Jatigede itu salah satunya terkait status komplen yang diajukan oleh masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang, Zaenal Alimin menyatakan hingga saat ini dari ribuan komplen yang diajukan oleh masyarakat orang terkena dampak (OTD), masih dalam tahap verifikasi oleh tim komplen yang terdiri dari tim yang dibentuk dari lintas lembaga. Komplen yang masuk diantaranya terkait adanya beberapa bidang yang tidak masuk dalam daftar ganti rugi, serta kepala keluarga baru (pecahan KK, red) yang tidak mendapatkan ganti rugi.

“Salah satu materi evaluasi dengan kementrian pusat itu diantaranya perihal komplen, sejauh mana penangannnya. Verifikasi komplen sampai saat ini terus berlangsung, “ ujar Sekda, Jumat (6/11).

Tak hanya itu, lanjut Sekda, di rapat evaluasi tersebut akan dibahas juga terkait upaya pembebasan lahan jalan lingkar Jatigede. Jalan lingkar ini diproyeksi bakal mengelilingi atau melingkar setengah dari Bendungan Jatigede. Mulai dari Kecamatan Jatigede, Jatinunggal, Wado sampai Darmaraja. Sebagian jalan lingkar ini sudah dibangun namun sebagian lagi masih menunggu pembebasan lahan.

“Sebagian sudah dibebasakan, nah untuk proses selanjutnya justru ini yang akan kita tanyakan ke satker sebagai pihak yang mempunyai kegiatan. Yang pasti, kami mendorong agar pembangunan jalan ini bisa secepatnya rampung. Karena ini merupakan salah satu faktor pendukung bendungan yang sangat vital,” tegas Zaenal.

Lebih lanjut, Sekda mengatakan, terkait belum selesainya proses ganti rugi bagi warga OTD menjadi poin yang dipertanyakan sangat serius oleh pemerintah pusat. Sebab, sebelumnya pemerintah menargetkan secepatnya bisa selesai. Namun meskipun tim ganti rugi sudah bekerja maksimal, di lapangan tetap saja muncul kedala yang menghambat proses ganti rugi.

“Sampai saat ini kendala yang kami hadapi adalah persoalan penetapan ahli waris karena warga Jatigede sebagai penerima santunan pada 1982 hingga 1986 itu sudah banyak yang meninggal dunia. Sehingga saat ini harus diproses penetapan ahli waris dari Kementerian Agama,” kata Sekda.

Namun, jika proses ganti rugi melewati target yang ditentukan oleh pemerintah, bukan tidak mungkin akan dilimpahkan ke pengadilan.

“Jika tetap tidak beres maka bisa jadi prosesnya akan dititipkan ke pengadilan,” ujar Sekda. (her)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed