Menu
Categories
Kontraktor Siluman Bongkar 7 SD
10 Juli 2019 Headline

KOTA – Dikira akan mendapat bantuan dari pemerintah, Kepala SD Manangga mempersilakan kontraktor siluman membongkar empat ruang kelas di sekolahnya.

Peristiwa itu terjadi pada Mei 2019, tepat hari pertama puasa. Bahkan saat itu, siswa-siswi tengah mengikuti program pesantren kilat yang diselenggarakan pihak sekolah yang lokasinya di Jalan Kebon Kol 20, Regol Wetan Sumedang Selatan itu.

”Kami kedatangan sekitar 10 orang, yang akan merehab bangunan sekolah,” kata Eli Nurbudiyanti, guru kelas enam saat ditemui Sumeks di sekolahnya, Rabu (10/7).
Setelah Eli memberitahu kepala sekolah, yang kebetulan saat itu tidak ada di kantornya, lantas pembongkaran pun dilakukan hari itu pula. ”Nya mangga atuh, da ningal sakola nu sanes oge tos dibalongkar (silahkan saja, karena sekolah lain juga sudah banyak yang dibongkar, Red.),” kata Eli menirukan ucapan kepala sekolah, Hj Eli Cuhaeli SPd MSi, saat dihubungi melalui ponselnya.

Dia menjelaskan, ada empat ruang kelas yang sudah dibongkar di bagian atapnya, antara lain ruang kelas 1 sebanyak dua lokal, ruang kelas 2 satu lokal dan satu ruang kelas yang dijadikan mushola.

”Setelah pembongkaran itu, tidak ada kelanjutannya lagi. Bahkan ruang kelas dibiarkan begitu saja, sehingga tidak bisa dipakai lagi sedangkan hari pertama masuk sekolah hanya tinggal beberapa hari lagi,” ucapnya.

Dia menyebutkan, ada 78 siswa yang kehilangan tempat belajar,  antara lain siswa kelas 1 berjumlah 42 orang dan siswa kelas dua 36 orang.

Untuk mengantisipasi kekurangan kelas, pihaknya akan memanfaatkan ruang perpustakaan dan beberapa kelas lainnya, dengan sistem sift. ”Semua siswa akan jadikan dua sift, pagi untuk kelas kecil (kelas satu dan dua, red) dan siang untuk siswa kelas besar,” ujarnya.

Akibat kejadian itu, sekolah mengalami kerugian, karena selain ruang kelas tidak bisa dipergunakan, keberadaan tumpukan material bangunan yang berserakan di lapang pun sangat mengganggu kenyamanan sekolah.

“Kami juga sebagai guru menjadi kesulitan dalam memosisikan anak-anak. Makanya kami sekarang sedang membenahi ruangan lain, untuk bisa digunakan,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Eka Ganjar membenarkan peristiwa pembongkaran kelas itu. Bahkan menurutnya, bukan hanya SD Manangga saja, melainkan ada beberpa SD lain yang mengalami hal serupa.

”Ada tujuh sekolah yang dibongkar, SDN Manangga, SDN Baginda 1, SDN Baginda 2, SDN Sukamanah, SDN Pasarean, SDN Tenjo Nagara dan SDN Darangdan,” kata Eka saat dikonfirmasi.

Meski demikian Eka belum bisa menyebutkan jika pembongkaran ruang kelas yang dilakukan kontraktor siluman sebagai bentuk penipuan. Hal itu beralasan karena belum ditemukan fakta-fakta pendukung ke arah itu, seperti meminta uang dalam jumlah besar atau yang lainnya.

”Hanya saja, kami mensinyalir ada persoalan lain dalam hal ini,” ujarnya.

Eka menjelaskan, sekitar empat atau lima bulan lalu, pihaknya menerima laporan dari sejumlah kepala sekolah dasar, bahwa ada orang yang melakukan survei ke sekolah yang bersangkutan, untuk keperluan renovasi yang akan didanai APBN.

”Saya sudah jelaskan ke mereka, bahwa itu bohong, karena jika memang benar ada bantuan pusat, prosedurnya bukan seperti itu,” katanya Eka.

Selang beberapa hari setelah menerima informasi kepala sekolah, Eka kedatangan orang yang mengaku dari PT Horison, yang mendapatkan tugas melaksanakan survei perencanaan, untuk sekolah-sekolah yang akan mendapatkan bantuan rehabilitasi dari pusat.

”Jika memang benar, harusnya bapak datang dulu ke kami, karena sekolah itu bagian dari Dinas Pendidikan. Karena kami bidang sarana dan prasarana, memiliki tugas dan kewenangan terkait itu,” kata Eka menirukan ucapannnya saat itu.

Bahkan saat ditanyai surat tugas dan data sekolah yang akan direnovasi, orang tersebut tidak bisa membuktikannya, dengan alasan bukan ranah dia. Karena merasa banyak kejanggalan, Eka meminta kepada orang tersebut, untuk dipertemukan dengan pimpinan PT Horison. Harapannya, agar bisa membuktikan data-data akurat, yang dibutuhkan Eka.

”Setelah pertemuan itu, orang tersebut tidak pernah muncul lagi bahkan tidak komunikasi sama sekali,” katanya.

Untuk menjaga hal-hal yang tidak diharapkan, pihaknya memerintahkan para kepala sekolah untuk tidak menanggapi siapa pun orang yang datang dengan tujuan renovasi, sebelum Eka menerima konfirmasi resmi dari PT Horison.

”Karena jika memang benar ditunjuk menjadi rekanan pemerintah, mana  bukti surat perintah penunjukan dan data sekolah yang akan direhabnya. Jika itu ada, baru kita akan percaya,” ujarnya.

Saat itu sebut dia, usai melakukan monitoring ke sekolah yang tertimpa musibah kebakaran di Gunung Gadung, dalam perajalanan pulang ke kantornya, Eka melihat bangunan sekolah SDN Manangga sudah dibongkar.

”Bu, kok dibongkar, sumber dananya darimana,” kata Eka saat itu melakukan konfirmasi ke pihak sekolah.

”Dari pusat, APBN pak,” kata Eka lagi, menirukan perkataan kepala sekolah.

Saat itu Eka seolah-olah menemukan titik terang, jika PT Horison memang benar-benar ditunjuk untuk menjadi rekanan pemerintah, kendati Eka belum menerima konfirmasi resmi dari PT Horison tersebut.

”Bu, kalau ada orang dari PT Horison, suruh datang ke kantor Dinas Pendidikan,” kata Eka berpesan sebelum meninggalkan SDN Manangga, saat itu.

Dia bermaksud akan menegur pekerja dari PT Horison itu, karena dianggap telah melanggar prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. ”Bahkan kami juga mendapat informasi dari kepala SD yang kebakaran, bahwa sekolahnya akan mendapat bantuan dari PT Horison,” katanya.

”Alhamdulillah kalau begitu, tinggal nanti kita perbaiki dari sana,” kata Eka.

Selang beberapa hari, pihaknya melakukan rapat internal dan akan memanggil konsultan dari PT Horison itu.  ”Waktu itu hari Jumat, kita ada jadwal bertemu dengan orang itu, namun tidak datang, bahkan saat disusul ke kantornya pun tidak ada,” katanya.

Dari sana, Eka mulai menyium aroma tidak beres dengan PT Horison itu. ”Saya mulai curiga, kenapa tidak mau bertemu, karena dalam pertemuan tersebut, saya ingin ada kepastian, kalau memang benar ada bantuan dari pusat, supaya disegerakan, karena sekolah ini (SDN Gunung Gadung, Red) tertimpa bencana,” katanya.

Setelah memang benar konsultan itu tidak ada, pihaknya tetap akan melakukan renovasi terhadap SDN Gunung Gadung. ”Alternatifnya ada dua, pertama bantuan dari pusat melalui PT Horison, yang kedua kita akan ajukan pada perubahan APBD 2019,” tuturnya.

Dikatakan dia, pada saat hari masuk pertama kerja usai libur lebaran, Eka mendapat lapiran dari Kasinya, bahwa di SDN Manangga tidak ada progres pekerjaan. ”Karena kebetulan rumah Kasi Sapras SD, tidak jauh dari lokasi SDN Manangga,” katanya.

Kendati demikian, Eka masih berbaik sangka terhadap PT Horison. ”Paling juga nanti sehabis liburan lebaran, sesudah efektip kerja, karena kemarin kepotong lebaran,” katanya menjawab pertanyaan Kasi.

Karena merasa penasaran dengan kebenaran konsultan itu, pihaknya memerintahkan Kasi Sapras SD, Endang Syamsuri berangkat ke Jakarta, mendatangi Kantor Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mengkonfirmasi kebenaran bantuan rehabilitasi itu.

”Kami tidak tahu menahu tentang itu, meskipun ada kebijakan, kami telah melimpahkan ke Kementerian PUPR” kata Eka menirukan jawaban pihak kementrian yang diterima Kasi.

Kepenasaran Eka pun semakin besar, setelah mendapatkan jawaban dari pihak kementrian.

”Saya memerintahkan Kasi, ke Bandung, untuk mendatangi kantor Perkim Provinsi, kan ada Satker di sana,” ujarnya.

Apa jawaban pihak Perkim? Ternyata tidak tidak pernah menugaskan PT Horison, untuk melakukan kegiatan rehabilitasi tersebut. ”Lebih parahnya lagi, tidak ada nama-nama sekolah yang masuk waiting list (daftar tunggu, red) yang mendapatkan bantuan tersebut,” katanya.

Bahkan, pihak satker pun menyebutkan, jika hasil rapat rehabilitasi yang pernah dilaksanakan pada tahun 2018 pun, dipending hingga tahun 2020 mendatang, karena payung hukumnya belum jelas.

Setelah mendapat jawaban dari kedua kantor kementrian, barulah Eka menginformasikan kepada para kepala sekolah yang ruang kelasnya sudah dibongkar. ”Mereka (kepala sekolah, red) kaget atas informasi itu,” katanya.

Sedangkan orang yang mengaku dari PT Horison pun hingga saat ini tidak bisa dihubungi lagi. ”Kita cari alamat kantor tersebut yang katanya di Daerah Ciwidey, tepatnya di Kampung Makbul, tapi tidak ada,” ungkapnya.

Atas kejadian itu, pihaknya  melapor ke Kepolisian Resort Sumedang, untuk ditindak lanjuti.  (nur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

** *