Korbankan Areal Sawah, Hutan, Kebun dan Pemukiman yang Direndam

Sayang Manfaat Jatigede Belum Dirasakan OTD

Tak terasa, Waduk Jatigede telah direndam kurang lebih tiga tahun. Waduk yang merendam eks pesawan, hutan, kebun dan pemukiman warga ini, hingga kini belum memberikan manfaat besar atas pengganti mata pencaharian. Lantas seperti apa harapan warga terdampak. Berikut catatannya.

HERI PURNAMA, Jatigede
KEHADIRAN Waduk Jatigede, nampaknya belum terasa manfaatnya untuk Sumedang. Saat ini, warga sekitar waduk tersebut, khususnya yang merupakan korban genangan atau Orang Terkena Dampak (OTD), masih terus meninjau manfaat apa yang sudah diberikan untuk Sumedang.

Setelah kurun waktu kurang lebih tiga tahun, areal pesawahan, hutan, kebun dan pemukiman yang luasnya ribuan hektare tanah di Sumedang ini, ditenggelamkan Waduk Jatigede. Tak ada lagi aktivitas yang dinilai bermanfaat untuk warga Sumedang, selain aktivitas menangkap ikan. Itu pun, hasilnya belum bisa mengganti penghasilan seperti sebelum digenang.

Salah seorang warga terdampak Cece menegaskan, bagaimana Sumedang akan diuntungkan. Wisata di Jatigede, pun belum nampak ada upaya penataan oleh pemerintah. Bahkan warga Sumedang yang akan memanfaatkan tanah yang tidak terendam air, dilarang untuk dimanfaatkan.

Tragisnya lagi, sebagai pengganti bertani padi, dengan ada waduk ini pasti larinya ke budidaya ikan. Akan tetapi, pemerintah malah melarangnya dengan Perda No 2 Tahun 2012, tentang larangan jaring apung.

“Kalau ini tidak boleh, itu tidak boleh, kita itu sebagai warga yang sudah mengorbankan mata pencaharian kita di wilayah genangan harus beralih propesi jadi apa? Masa kita harus cari uang haram,” tegasnya kepada Sumeks, kemarin (4/7).

Menurutnya, potensi yang lebih efektif di waduk itu yakni budidaya ikan menggunakan Kramba Jaring Apung (KJA). Dalam hal ini, seharusnya pemerintah mengkaji lagi untuk legalitas KJA.

Bila aturan tersebut dibuat untuk larangan adanya investor dari luar daerah, maka warga tentu akan setuju. Dan warga pun akan dipastikan ikut memeranginya.
“Pemerintah harus kembali mengkaji lagi peraturan yang sudah di buat terkait larangan KJA,” harapnya. (**)

Ikuti Kami di Sosial Media:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.