KPJ Kembali Ditanyakan, Camat: Sudah Masuk RPJMD

KPJ Kembali Ditanyakan, Camat: Sudah Masuk RPJMD

LOKASI PIK: Pasir Banteng Desa Hegarmanah yang kini dipakai Balai Benih dan Holtikultura Jabar disebut-sebut akan menjadi tempat pembangunan Pusat Induk Kecamatan Jatinangor.(IST)

PEWARTA: REALES/SUMEKS

JATINANGOR –
Sejumlah masyarakat Kecamatan Jatinangor, kembali mempertanyakan rencana
Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ), yang telah lama diperbincangkan DPRD dan
tokoh masyarakat Jatinangor.

Pernyataan
muncul dari Kades Mekargalih Dadan Jamaludin. Menurutnya ada isu pembentukan Kabupaten
Bandung Timur (KBT), tak salah jika Jatinangor masuk kedalam wilayah KBT.

Sebab Dadan
menilai, Jatinangor sebagai etalase Kabupaten Sumedang dan menjadi penyumbang
PAD terbesar, kurang mendapatkan perhatian dari Pemkab Sumedang.

“Sejauh
ini, masyarakat bertanya sejauh mana anggota dewan dan stakeholder di Pemkab
Sumedang memperjuangkan untuk menjadi Kawasan Perkotaan Jatinangor. Namun
sejauh ini, belum ada aktionnya,” katanya, kemarin (10/1).

Menurut Dadan,
tak menutup kemungkinan jika Jatinangor dibiarkan tak terurus oleh Pemkab
Sumedang. Maka, masyarakat nya lebih memilih masuk ke dalam wilayah KBT.

Sebagai
contoh, lanjut Dadan, pengelolaan sampah di Jatinangor yang tidak bisa terurus
pemda. Sebab, pemda hanya bisa menyediakan dua armada. Padahal volume sampah di
Jatinangor, sangat banyak.

“Belum
urusan yang lain seperti alun-alun, fasos, fasum. Kan Jatinangor tertinggal dengan kecamatan lain. Harusnya
Jatinangor mendapatkan porsi yang lebih karena PAD-nya besar,” tuturnya.

Dody Mikky,
salah seorang warga Cisempur Jatinangor mengatakan, akses ke pusat pemerintahan
Sumedang dari Jatinangor memang terbilang jauh. Dan itulah, alasan yang menjadi
keinginan warga untuk menjadi kecamatan mandiri (perkotaan, red). Namun, perlu keseriusan dari
pemerintah kecamatan dan didorong DPRD, agar perkotaan Jatinangor cepat
terealisasi.

“Jatinangor
itu miniatur Indonesia, keberagaman jadi nilai plus untuk lebih maju dari
kecamatan lain,” katanya.

Calon Anggota
DPRD Sumedang Warson Mawardi menambahkan, untuk pisah dari Sumedang (masuk KBT)
dirasa sangat sulit. Baik secara administrasi maupun birokrasi. Sebab, banyak
berbagai pertimbangan politis dan kepentingan.

“Kawasan
perkotaan saja yang pernah dirancang serta rujukan UU Pemda, Permendagri,
sangat sulit. Sebab di Sumedang mengharapkan political will saja sulit,” katanya.

Sementara
itu,  Camat Jatinangor Syarif Effendi
Badar mengatakan, pembentukan Kawasan Perkotaan Jatinangor, sudah masuk dalan
RPJMD Pemkab Sumedang, melalui visi misi Sumedang Simpati. Bahkan,  katanya, untuk pembangunan pusat induk
pemerintah kecamatan, sudah diajukan di tanah milik Pemprov Jabar di Pasir
Banteng Desa Hegarmanah yang kini dipakai Balai Benih dan Holtikultura Jabar.

“Awalnya
mau di Kawasan Kirpay, namun kejauhan. Sehingga diusulkan di Pasir Banteng
tanah milik Balai Benih Tanaman dan Holtikultura, yang semula akan dibangun
Rumah Sakit Pratama, namun batal,” tandasnya. (imn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.