KPJ Kembali Ditanyakan, Camat: Sudah Masuk RPJMD

KPJ Kembali Ditanyakan, Camat: Sudah Masuk RPJMD

LOKASI PIK: Pasir Banteng Desa Hegarmanah yang kini dipakai Balai Benih dan Holtikultura Jabar disebut-sebut akan menjadi tempat pembangunan Pusat Induk Kecamatan Jatinangor.(IST)

PEWARTA: REALES/SUMEKS

JATINANGOR – Sejumlah masyarakat Kecamatan Jatinangor, kembali mempertanyakan rencana Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ), yang telah lama diperbincangkan DPRD dan tokoh masyarakat Jatinangor.

Pernyataan muncul dari Kades Mekargalih Dadan Jamaludin. Menurutnya ada isu pembentukan Kabupaten Bandung Timur (KBT), tak salah jika Jatinangor masuk kedalam wilayah KBT.

Sebab Dadan menilai, Jatinangor sebagai etalase Kabupaten Sumedang dan menjadi penyumbang PAD terbesar, kurang mendapatkan perhatian dari Pemkab Sumedang.

“Sejauh ini, masyarakat bertanya sejauh mana anggota dewan dan stakeholder di Pemkab Sumedang memperjuangkan untuk menjadi Kawasan Perkotaan Jatinangor. Namun sejauh ini, belum ada aktionnya,” katanya, kemarin (10/1).

Menurut Dadan, tak menutup kemungkinan jika Jatinangor dibiarkan tak terurus oleh Pemkab Sumedang. Maka, masyarakat nya lebih memilih masuk ke dalam wilayah KBT.

Sebagai contoh, lanjut Dadan, pengelolaan sampah di Jatinangor yang tidak bisa terurus pemda. Sebab, pemda hanya bisa menyediakan dua armada. Padahal volume sampah di Jatinangor, sangat banyak.

“Belum urusan yang lain seperti alun-alun, fasos, fasum. Kan Jatinangor tertinggal dengan kecamatan lain. Harusnya Jatinangor mendapatkan porsi yang lebih karena PAD-nya besar,” tuturnya.

Dody Mikky, salah seorang warga Cisempur Jatinangor mengatakan, akses ke pusat pemerintahan Sumedang dari Jatinangor memang terbilang jauh. Dan itulah, alasan yang menjadi keinginan warga untuk menjadi kecamatan mandiri (perkotaan, red). Namun, perlu keseriusan dari pemerintah kecamatan dan didorong DPRD, agar perkotaan Jatinangor cepat terealisasi.

“Jatinangor itu miniatur Indonesia, keberagaman jadi nilai plus untuk lebih maju dari kecamatan lain,” katanya.

Calon Anggota DPRD Sumedang Warson Mawardi menambahkan, untuk pisah dari Sumedang (masuk KBT) dirasa sangat sulit. Baik secara administrasi maupun birokrasi. Sebab, banyak berbagai pertimbangan politis dan kepentingan.

“Kawasan perkotaan saja yang pernah dirancang serta rujukan UU Pemda, Permendagri, sangat sulit. Sebab di Sumedang mengharapkan political will saja sulit,” katanya.

Sementara itu,  Camat Jatinangor Syarif Effendi Badar mengatakan, pembentukan Kawasan Perkotaan Jatinangor, sudah masuk dalan RPJMD Pemkab Sumedang, melalui visi misi Sumedang Simpati. Bahkan,  katanya, untuk pembangunan pusat induk pemerintah kecamatan, sudah diajukan di tanah milik Pemprov Jabar di Pasir Banteng Desa Hegarmanah yang kini dipakai Balai Benih dan Holtikultura Jabar.

“Awalnya mau di Kawasan Kirpay, namun kejauhan. Sehingga diusulkan di Pasir Banteng tanah milik Balai Benih Tanaman dan Holtikultura, yang semula akan dibangun Rumah Sakit Pratama, namun batal,” tandasnya. (imn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.