oleh

KPK Dalami Dugaan Yasonna Menghalangi Penyidikan Kasus Harun Masiku

SUMEDANGEKSPRES.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menganalisis laporan dugaan merintangi penyidikan yang dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Laporan tersebut dilayangkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah LSM lain yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

“Laporan ICW, itu sedang dianalisa. Proses berjalan. Sudah dikaji, kemudian sedang dianalisa,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri di dirilis FIN.CO.ID (Group Sumedang Ekspres.com), Kemarin.

Laporan itu dilayangkan koalisi pada Kamis (23/1) pekan lalu. Dasarnya, Yasonna dituding merintangi proses penyidikan kasus dugaan suap penetapan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR terpilih 2019-2024.

Yasonna dinilai telah menyampaikan informasi tidak benar terkait keberadaan Caleg PDIP Harun Masiku yang telah berstatus tersangka dan menjadi buronan. Yasonna menyebut Harun Masiku telah keluar dari Indonesia sejak 6 Januari dan belum kembali.

Namun, terdapat data terkait dengan itu. Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia 7 Januari, tapi tidak segera ditindaklanjuti oleh Kemenkumham.

Ditjen Imigrasi Kemenkumham belakangan membenarkan Harun telah kembali ke Indonesia sejak 7 Januari atau sehari sebelum KPK melancarkan OTT terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lain.

Selain soal keberadaan Harun, Yasonna juga dinilai memiliki konflik kepentingan terkait kasus suap PAW Anggota DPR. Sebagai Ketua DPP PDIP bidang Hukum dan Perundang-undangan, Yasonna membentuk Tim Advokasi PDIP dan turut hadir dalam peresmian tim yang dibentuk pasca-mencuatnya kasus suap tersebut.

Ali menjelaskan laporan ICW itu telah diterima Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas). Saat ini, proses analisa yang dilakukan Dumas masih berjalan.

“Laporan dari Dumas, kemudian informasi terakhir dari Dumas sedang dilakukan analisa lebih lanjut terkait laporan-laporan itu,” katanya.

Selain melaporkan Yasonna ke KPK, koalisi mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencopot politikus PDIP itu. lantaran diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice terkait keberadaan Harun Masiku, tersangka suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

“Presiden Joko Widodo segera mencopot Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Kurnia Ramadana dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Kurnia, distorsi informasi yang disampaikan oleh Yasonna akan memperlambat proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Bagaimana pun, per tanggal 9 Januari KPK sudah meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan.

“Otomatis konsekuensi dari kenaikkan status penanganan perkara tersebut adalah pihak-pihak yang diduga punya keterlibatan mesti kooperatif terhadap proses hukum,” tegas dia.

Kurnia mengatakan, Yasonna sebagai Menkumham tentu mempunyai andil dalam mempercepat proses penemuan Harun Masiku. Namun faktanya, kata dia, Yasonna diduga malah menghambat proses hukum yang sedang berjalan dengan berkata tidak benar terkait keberadaan Harun Masiku.

KPK bukan kali pertama menjerat pihak-pihak yang merintangi penyidikan dengan Pasal 21 UU Tipikor. Sebelumnya Fredrich Yunadi, Pengacara Setya Novanto, pernah dikenakan dengan Pasal a quo karena diduga melakukan rekayasa kecelakaan dari mantan Ketua DPR RI itu.

Tak hanya Fredrich, Lucas, pengacara Eddy Sindoro pun pernah dikenakan aturan tersebut karena diduga membantu pelarian dari kliennya saat kasus masuk pada tingkat penyidikan. Harusnya dengan potret kasus yang pernah ditangani KPK tidak lagi ragu untuk menjerat Yasonna Laoly.

Baca Selengkapnya…!!!

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed