KPPN Sumedang Launching Aplikasi Si Ratu dan Aplikasi Si Pangsi

Peliput/Editor: ASEP NURDIN/SUMEKS

KPPN Sumedang Launching Aplikasi Si Ratu dan Aplikasi Si Pangsi

Lili Khamiliyah SE MSi Kepala KPPN Sumedang. (FOTO-FOTO: ASEP NURDIN/SUMEKS)

Inovasi Akselerasi Implementasi WBK/WBBM

KOTA – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumedang, menggelar sosialisasi pelaksanaan Program Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dipusatkan di Aula KPPN Sumedang, Kamis (5/7).

Kepala KPPN Sumedang Lili Khamiliyah SE MSi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan sebagai wujud komitmen implementasi akselerasi WBK/WBBM dengan melaunching aplikasi sebagai innovasi KPPN Sumedang. Tentunya, untuk memberikan akses kemudahan bagi para pemangku kepentingan satuan kerja (satker) dalam Pengelolaan Keuangan dan penilaian layanan melalui Aplikasi Si Pangsi yaitu Aplikasi Pengaduan Instansi secara online, dan Aplikasi Si Ratu yaitu Aplikasi Rekon Akurasi Tambahan Uang Persediaan serta edukasi survey layanan program WBK/WBBM

“Itu sebagai bentuk komitmen kami untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada satker di Kabupaten Sumedang,” katanya saat diwawancara Sumeks usai acara.

Kata Lili, sesuai dengan amanat kantor pusat, di Tahun 2018 KPPN Sumedang diberikan amanat untuk melaksanakan akselerasi WBK/WBBM.

“Harus kita selesaikan seluruh dokumentasi terkait akselerasi dan edukasi survey layanan kepada semua satuan kerja pada Bulan Agustus mendatang,” tuturnya.

Selain sosialisasi program WBK/WBBM, pihaknya juga melaksanakan bimbingan tekhnis terkait dengan penyusunan laporan keuangan, sebagai pertanggung jawaban APBN khususnya untuk persiapan di Tahun 2018.

“Semua Satker Pusat maupun daerah yang melaksanakan DIPA dari APBN berkewajiban untuk melaksanakan anggaran sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, yang disalurkan melalui KPPN setempat dan wajib mempertanggung jawabkan atas APBN,” ujarnya.

Sehingga pihaknya, memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan edukasi kepada semua satuan kerja, untuk dapat melaksanakan anggaran dan mempertanggung jawabkan anggaran dengan baik.

“Termasuk hari ini (kemarin), kami memberikan apresiasi terhadap tiga Satuan Kerja terbaik, dalam hal kinerja pelaksanaan anggaran pada semester I Tahun 2018,” katanya.

Yaitu, peringkat pertama Satker IPDN, kedua Pengadilan Negeri Sumedang dan ketiga Kementerian Agama Sumedang.
“Ketiga Satuan Kerja terbaik itu telah kita nilai sesuai dengan menggunakan tools alat bantu yang sudah dipersiapkan oleh pusat, dan terintegrasi terkait kinerja pelaksanaan anggaran,” terangnya.

Lili menyebutkan, ada 31 unit Satuan Kerja yang dilayani KPPN Sumedang. “Satuan keja itu adalah instansi-instansi pemerintah pusat yang ada di daerah, termasuk Pemerintah Daerah seperti DPMD, Dinas Pertanian dan lainnya yang melaksanakan DIPA Tugas Pembangunan dari dana APBN,” tukasnya. (nur/adv)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.