KPU Dibrondong Pertanyaan Komisi A DPRD Sumedang

Peliput/Editor: SOBAR BAHTIAR/SUMEKS

KPU Dibrondong Pertanyaan Komisi A DPRD Sumedang

BAHAS: Sejumlah Anggota Komisi A yang menjadi mitra kerja KPU Sumedang, mengadakan kunjungan untuk melakukan rapat kerja dengan Komisioner KPU.

DUKUNGAN BAPASLON

KOTA – Ramainya isu KTP dukungan bodong untuk bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan, turut menjadi perhatian DPRD Kabupaten Sumedang.

Sejumlah Anggota Komisi A yang menjadi mitra kerja KPU Sumedang, mengadakan kunjungan untuk melakukan rapat kerja dengan Komisioner KPU.

Dalam rapat tersebut, pihak KPU dihadiri Ketua KPU Sumedang Hersa Santosa dan Divisi Hukum Elsya Tri Ahaddini. Sementara dari DPRD, dihadiri Ketua Komisi A DPRD Sumedang Jajang Heryana, beserta anggotanya. Di antaranya Atang Setiawan, Zulkifli M Ridwan, Dudi Supardi, Nurdin Zaen, Ai Rosmawati dan Ermi Triaji.

Dalam kesempatan tersebut, Jajang Heryana mengatakan, permasalahan KTP fiktif yang terjadi di lapangan perlu segera dituntaskan.

“Hal ini perlu kita selesaikan, ada apa ini. Kami dari komisi A ingin mengetahui secara langsung dari KPU bagaimana tentang dukungan seperti ini. Bagaimana sanksi bagi timses yang telah memberikan dukungan palsu,” katanya kepada sejumlah media saat tengah mengikuti rapat kerja di Aula Gedung KPU Sumedang, Kamis (21/12).

Tak hanya itu, Jajang juga menilai jika dukungan bodong tersebut telah merata di seluruh kabupaten. Salah satu daerah yang disebutkannya berada di dapil lima.

“Ada seseorang yang menjadi agen KTP di sini. Kami himbau, kalau tidak merasa mendukung silahkan menggugat. Dan itu sudah dilakukan di Kecamatan Buahdua sudah lapor ke polsek,” ujarnya.

Sementara itu, tanggapan lain muncul dari anggota komisi A lainnya Atang Setiawan yang juga merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan. Menurutnya, dalam verifikasi faktual saat ini kredibilitas KPU dipertaruhkan.

“Ya iya, kan kalau kembali kebelakang atau pilkada tahun 2013 itu berbeda. Saat ini jumlah syarat dukungannya hampir dua kali lipat dari jumlah tahun lalu,” sebut Atang.

Yang paling menarik lagi, menurut Atang, dirinya mendapatkan informasi jika KTP anak dari Ketua DPRD Irwansyah Putra yang juga merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Sumedang, turut berada di salah satu pasangan bakal calon independen.

“Iya betul, oleh sebab itu, yang memplototi KPU saat ini sudah banyak. Dengan demikian, kerja KPU harus objektif dan proporsional,” tegasnya.

Permasalahan lain disebutkan juga Ermi Triaji yang berasal dari Fraksi PKS. Beberapa rekan pengurus partai ada yang KTP-nya merasa dibajak.

“Mereka merasa tidak pernah mengumpulkan KTP. Ini fenomena yang menarik untuk saat ini. Apakah karena saking banyaknya dukungan karena banyak juga keluhannya,” tuturnya.

Terakhir, tanggapan dalam rapat kerja tersebut ditutup dengan sebuah kritikan pedas dari Nurdin Zaen yang berasal dari PPP. Pihaknya khawatir terjadi konspirasi politik antara KPU dengan pasangan calon.

“Saya jadi khawatir ada konspirasi dengan PPS yang bisa meloloskan, padahal kenyataanya tidak mendukung,” terangnya.

Adapun jawaban dari KPU Sumedang terkait sejumlah pertanyaan dari Komisi A, dipaparkan langsung Ketua KPU Sumedang Hersa Santosa. Dalam jawabannya, Hersa justru menyebutkan belum menemukan permasalahan serius dalam verifikasi faktual.

“Hingga saat ini tim verfak di lapangan belum menemukan masalah, dan verfak masih berjalan. Semua pemilik KTP akan didatangi tim verfak secara face to face. Apabila belum ketemu akan diulang sampai tiga kali, bahkan jika belum juga pemilik KTP akan diundang ke PPS atau hingga dilakukan video call dengan menggunakan hp tim yang didukung,” papar Hersa.

Terkait masalah tandatangan dukungan, menurut Hersa, sesuai dengan aturan yang ada surat dukungan boleh ditandatangi boleh juga tidak. Sementara jika KTP terdapat pada daftar usungan lebih dari satu pasangan, maka pemilik KTP akan kembali ditanya untuk memilih calon mana yang didukung.

“Bagi yang merasa tidak mendukung tapi KTP-nya ada dalam daftar dukungan calon, maka waktu verifikasi faktual akan ditanya oleh PPS. Jika jawabannya tidak mendukung, maka pemilik KTP harus menandatangai form B.5 sebagai bukti bagi KPU. Sedangkan bila tidak tandatangan di form B.5 maka dianggap mendukung,” tandasnya. (bay)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.