KPU-Panwaslu Belum Terima Laporan Masalah KTP Dukungan

Peliput/Editor: DOK SOBAR/SUMEKS

KPU-Panwaslu Belum Terima Laporan Masalah KTP Dukungan

DIWAWANCARA: Ketua KPUD Sumedang Hersa Santosa saat diwawancara wartawan beberapa waktu lalu.

KOTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang Hersa Santosa, menanggapi isu KTP bodong yang ramai dibicarakan di media sosial. Sebelumnya, di media social warganet mengeluhkan adanya sejumlah pihak yang dirugikan akibat KTP-nya berada di dalam berkas dukungan para bakal calon perseorangan.

Sontak, mengaku geram, sejumlah pihak memilih melampiaskan kekesalannya dengan menulis di media sosial. Akhirnya, hal itu kini menjadi pembicaraan panas.

“KPU tidak menyebut itu KTP bodong atau tidak bodong. Karena ketika di verifikasi KPU ke rumahnya antara KTP dan orangnya sama. Tinggal bagaimana pemilik KTP dalam menggunakan haknya. Mau mendukung silahkan tidak juga silahkan. Makanya, tugas dari PPS ini fungsinya untuk memverifikasi,” kata Hersa ketika dihubungi Sumeks, kemarin (20/12).

Hersa mengatakan, sejauh ini KPU belum menerima adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan akibat KTP-nya digunakan para bakal calon bupati/wakil bupati perseorangan. Bahkan menurutnya, sampai saat ini proses verifikasi faktual masih berjalan dengan lancar.

“Secara khusus kami belum mendapatkan laporan apa pun. Di lapangan juga verifikasi faktual tetap berjalan dengan lancar. Di mana ada yang mendukung ada yang tidak,” ujarnya.

Mencuatnya polemik tersebut di media sosial, bahkan sudah terendus Komisi A DPRD sebagai mitra kerja dari KPU. Rencananya, Komisi A akan mengunjungi KPU untuk melakukan rapat kerja membahas permasalahan yang memanas di media sosial.

“Kalau dari DPRD mau kunjungi KPU, ya pasti kita akan terima. Sebab dewan juga perwakilan dari masyarakat. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya kami akan jawab sebagaimana mestinya,” sebut Hersa.

Akan tetapi, lanjut Hersa, walaupun anggota legislatif berasal dari partai politik, KPU akan bersikap netral. Dikarenakan khawatir akan muncul permasalahan baru dengan melihat tensi politik yang semakin memanas.

“Kalau kewenangan verifikasi faktual itu kewenangan mutlak dari KPU. Tapi kan kita juga belum tahu apa yang akan ditanyakan Komisi A nanti. Insya Allah KPU dalam menjalankan tugasnya akan tetap independent tidak akan dapat diintervensi siapapun,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan Komisoner Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sumedang Ade Sunarya. Selama ini belum ada laporan terkait pelanggaran tersebut.

Bahkan Ade menyarankan, demi menjaga kondusifitas jelang pilkada, bilamana ada permasalahan di lapangan bisa langsung melapor ke kantor panwaslu. Tidak harus ramai di media sosial.

“Sejauh ini laporan belum ada. Kalau ada temuan pelanggaran, lapor saja ke panwaslu. Itu menurut prosedur yang ada,” tandasnya. (bay)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.