oleh

KPU Sumedang Identifikasi Anggota Parpol Bodong

KOTA – Keberadaan anggota parpol bodong, diduga akibat partai politik (Parpol) lalai dan tergesa gesa dalam melakukan perekrutan anggota. Tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada calon anggota.

Adanya anggota parpol bodong tersebut berhasil diidentifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang. Sehingga akibat kelalaian tersebut sangat berdampak fatal. Pasalnya, semakin banyak ditemukan anggota yang bodong, maka akan berdampak terhadap berkurangnya jumlah minimal anggota parpol sebagai salah satu syarat pendaftaran parpol untuk mengikuti Pemilu.

Selain berdampak ke parpol, ditemukannya anggota bodong berdampak juga terhadap orang yang identitasnya dipakai untuk memenuhi persyaratan anggota parpol. Khususnya, bagi mereka yang turut serta mendaftar untuk menjadi panitia pemilu. Baik di tingkat kecamatan maupun desa.

Dengan banyaknya ditemukan anggota parpol bodong atau tanpa sepengetahuan pemilik identitas, sangat disesalkan oleh KPUD Sumedang.

“Keberadaan anggota parpol bodong, kami dapat dari hasil penelitian administrasi pada Sipol yang berdasarkan data yang diserahkan parpol ke KPU untuk pendaftaran. Kemudian, kami lakukan identifikasi kegandaan anggota parpol eksternal (terdaftar di lebih satu parpol). Itu ternyata, ketika di verifikasi kelapangan banyak warga yang tidak merasa jadi anggota parpol,” ungkap Komisioner KPUD Sumedang Divisi Hukum Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, Elsya Tri Ahaddini.
Dari hasil identifikasi tersebut, lanjut Elsya, ditemukan sekitar 28 orang anggota PPS yang terpilih dan terdata di Sipol sebagai anggota parpol. Orang orang itu sudah dipanggil guna dilakukan klarifikasi oleh KPU.

“Dampaknya tentu akan mengurangi jumlah anggota parpol yang diserahkan ke KPU. Sehingga, parpol harus melengkapi kembali. Apabila kurang dari jumlah minimal yaitu 1000 anggota,” jelasnya.

Elsya juga mengatakan, ada lagi hal menarik yang terjadi dilapangan. Sebutnya, terdapat beberapa anggota parpol dari profesi yang justru tidak diperbolehkan masuk kedalam politik praktis.

“Setelah dilakukan penelusuran, kami menemukan ada dari anggota kepolisian, kepala desa dan PNS yang terdata sebagai anggota parpol. Kan, secara aturan itu jelas tidak boleh. Ya setelah dikonfirmasi, mereka merasa kaget karena tidak merasa ikut dalam parpol,” jelasnya.

Sementara itu, seorang anggota PPS terpilih dari Kecamatan Situraja, Pepen Supena, identitasnya ditemukan sebagai anggota Parpol. Sehingga, mengakibatkan kepesertaanya di PPS hampir tercoret.

Pepen mengaku bingung dan tentunya kaget identitasnya ditemukan KPU sebagai anggota salah satu anggota Parpol.

“Jelas saja saya kaget dan bingung kok identitasnya masuk sebagai anggota partai. Sebab, saya tidak merasa ikut kepengurusan parpol dari dulu,” kata Pepen saat melakukan klarifikasi permasalahannya di KPUD Sumedang.

Pepen juga mengaku dirinya berprofesi sebagai tukang ojek di wilayah Kecamatan Situraja. Dan, merasa kaget dirinya yang lulus jadi anggota PPS dipanggil oleh KPU karena adanya permasalahan tersebut.

“Saya kaget kenapa bisa seperti itu. Akhirnya, saya langsung lakukan klarifikasi ke Divisi Hukum KPU Sumedang,” ucapnya (her)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed