KPU Tak Fasilitasi Sosialisasi Parpol di Media

KPU Tak Fasilitasi Sosialisasi Parpol di Media

TANDATANGAN DEKLARASI: Para politisi partai peserta Pemilu 2019 melakukan tandatangan dalam rangka deklarasi damai yang digagas Polres Sumedang, kemarin.(ATEP BIMO AS/SUMEKS)

PEWARTA: ATEP BIMO AS/ASEP NURDIN/SUMEKS

KOTA –  Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, sejumlah politisi partai politik di Kabupaten Sumedang, mengeluhkan kinerja dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai masih minim melakukan sosialisasi Pemilu 2019.

Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar), Yogie Yaman Sentosa mengatakan, KPU tidak masif dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Dikhawatirkan, partisipasi pemilih yang ditargetkan 80%, tidak akan tercapai.

“Dan yang paling dikhawatirkan kesalahan mencoblos, akan berdampak pada suara tidak sah itu akan tinggi. Sehingga akan merugikan pada caleg,” ujar Yogie pada awak media saat mengikuti Deklarasi Pemilu Damai di Aula Tampomas IPP Sumedang, Kamis (14/3).

Sementara itu, politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Sumedang, Zulkifli M Ridwan menyatakan, jika kinerja KPU belum menyentuh hingga akar rumput pemilih. Bahkan sebagian masyarakat masih ada yang belum mengetahui berapa jumlah surat suara yang akan digunakan pada Pemilu 2019 nanti.

Apalagi, kata dia, jenis surat suara untuk tiap caleg sangat banyak. Baik itu tingkat DPRD kabupaten, sampai tingkat DPR RI bahkan sampai presiden. “Itu mungkin terjadi karena pihak penyelenggara pemilu kurang sosialisasi. Atau mungkin juga strategi sosialisasinya tidak tepat sasaran,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Sumedang melalui politisinya Atang Setiawan. Atang menyebutkan, sosialisasi KPU jelang pencoblosan pada 17 April 2019 nanti masih sangat minim.

“Saat awal silaturahmi ke partai saya sudah sampaikan segera lakukan sosialisasi. Sebab melihat dari sisi pelaksanaan bakal ribet,” ujarnya.

Atang menerangkan, dengan lima surat suara yang berukuran besar, masyarakat masih banyak yang belum mengerti bagaimana tatacara pencoblosan. Selain itu, menurut Atang, KPU juga dinilai belum maksimal dalam menyosialisasikan mana surat suara yang sah dan tidak sah. Dia tidak mengerti karena ini anggaran besar.

“Saya jamin, ketika sosialisasi nanti tidak maksimal, hasilnya tidak akan maksimal juga. Jangan salahkan jika nanti banyak yang tidak sah, tidak hadir dan lain-lain. Karena memang dari KPU sampai jajaran bawah itu tidak aktif,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi menyebutkan, pihaknya tidak memiliki porsi besar untuk melakukan  sosialisasi di media massa seperti tahun lalu. Pasalnya, tidak tercantum dalam SK Nomor 581, terkait juknis fasilitasi iklan tentang fasilitasi kabupaten/kota. “Ada mah ada, tetapi tidak besar,” katanya saat ditemui Sumeks usai acara di IPP kemarin.

Terlebih dalam menyosialisasikan nama-nama caleg, hal itu menurutnya, sesuai dengan tim perencanaan KPU RI. “Kita menerima dipa anggaran, di sana tidak tercantum,”  katanya.

Kendati demikian, penyelenggara pemilu itu melakukan sosialisasi lebih kesifatnya langsung, melalui tim demokrasi yang direkrutnya beberapa waktu lalu. “Sosialisasi digencarkan masing-masing basis lewat tim demokrasi,” ujarnya.

Tim tersebut, kata Ogi, memilki beberapa kegiatan besar. Yakni sebanyak 11 kali, di luar kegiatan rutin setiap hari. “Mereka menyasar sejumkah kelompok masyarakat,” tukasnya. (atp/nur)

One Response to "KPU Tak Fasilitasi Sosialisasi Parpol di Media"

  1. Pingback: Golkar Sumedang Kritik KPU Minim Sosialisasi Parpol di Media - Kabar Golkar KABAR DPD

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.