oleh

Kurang Pengawasan, Distribusi Gas Bersubsidi Acak-acakan

KOTA – Gonjang ganjing masalah gas elpiji ukuran tiga kilogram di Kabupaten Sumedang, penyelesiannya belum jelas seperti apa. Mulai dari kelangkaan gas hingga harga yang tidak normal, kerap dikeluhkan masyarakat setiap harinya.

Padahal, kuota gas bersubsidi untuk Kabupaten Sumedang, saat ini mencapai 8.843.000 tabung, yang dibagikan kepada 370.656 kepala keluarga (KK) se-Kabupaten Sumedang.

Kepala Bidang Perdagangan, Elly Suliasih, S. Sn, M.Si, mengatakan, jika dirinya telah melakukan monev ke sejumlah daerah untuk melakukan evaluasi yang dilakukan seminggu sekali. Hal tersebut, dilakukan sebagai upaya untuk menyelasaikan permasalahan yang terjadi.

”Memang, setelah kita melakukan Monev ke lapangan, kami masih banyak menemukan permasalahan-permasalahan yang harus segera bisa kita benahi. Dari mulai harga yang tinggi, juga ternyata sebagian daerah masih ada yang langka,” ujarnya kepada Sumeks, Rabu (6/4).

Mengenai harga gas bersubsidi yang biasa disebut si melon, pemerintah sama sekali belum memberikan kenaikan harga. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pihaknya akan manganjurkan pemasangan banner yang menginformasikan Harga Eceran Tertinggi (HET), dan peruntukan gas tersebut per tanggal 1 Mei mendatang.

”Kita informasikan saja, dari pusat itu tidak ada kenaikan harga, dan pemda juga tidak mengurangi subsidi. Harga masih tetap, untuk yang di agen berkisar di Rp 14.500. Sementara untuk pangkalan Rp 16.500, jadi memang tidak ada perubahan. Untuk atasi masalah, kalau menurut saya, solusinya lebih baik setiap pangkalan dan pengecer itu harus memasang banner atau spanduk yang menerangkan HET dan peruntukan Gas bersubsidi itu sendiri. Kalau untuk masalah kelangkaan, insya allah kita akan mengajukan penambahan kepada Pertamina,” terangnya.

Selain itu, ia juga mendapatkan sebuah temuan dari hasil monev di daerah perbatasan Sumedang-Subang. Pihaknya menemukan adanya spekulan yang menjual gas dari Sumedang ke daerah Subang sebanyak satu Colt Dolak.

”Tim kita sempat mengamankan adanya spekulan yang membawa gas dari kita untuk dijual di Subang dengan jumlah 100 tabung. Itu jelas melanggar. Untung saja Monev kita ini didampingi oleh pihak Polres Sumedang, sehingga kita bisa langsung menindak lanjutinya,” ujar Elly.

Tidak hanya masalah harga dan kelangkaan gas, mekanisme pendistribusian kerap dipermasalahkan. Hal tersebut dikarenakan, metode pendistribusian yang dilakukan agen masih dinilai acak-acakan.

”Mungkin memang untuk saat ini distribusi gas masih terkesan ngacak. Misalnya ada pangkalan di Ujungjaya, ternyata agennya dari Kota. Dan itu sebenarnya sudah dari dulu dan tidak bisa kita hindarkan. Memang bagusnya harus ada system zonasi yang diperintahkan langsung dari pucuk pimpinan tertinggi. Karena, dengan system seperti itu, akan mudah untuk melakukan pengawasan,” kata Ketua BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), Wawan Hudawan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumedang Asep Sumaryana menyebutkan, kuota gas bersubsidi sudah lebih dari cukup. Hal itu terjadi selama pendistribusian dilakukan secara baik.

”Sebenarnya kuota gas di Sumedang ini sudah cukup. Kita bandingkan saja dengan jumlah kuota sekarang, yang mencapai 8 juta lebih tabung, dengan jumlah KK di Sumedang yang berada di 300 ribu KK lebih. Dan untuk masyarakat kategori miskin, saat ini cuma 88 ribu KK. Yang perlu dilakukan saat ini hanya pengawasan saja yang lebih maksimal,” pungkasnya.

Disamping itu, Komisi B DPRD Kabupaten Sumedang, dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang, beserta beberapa tamu lainnya dari Hiswana dan Forum Pangkalan Gas, melakukan rapat kerja, kemarin (6/4).

Agendanya membahas lonjakan harga si melon yang jauh dari harga yang ditetapkan. Lonjakan harga tersebut, diduga merupakan aksi kenakalan dari tingkat pengecer. Karena ketika ditelusuri pihak DPRD dan dinas terkait, harga agen maupun pangkalan, masih berada di dalam range yang normal.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sumedang, Yadi Mulyadi, mengatakan, kenakalan tersebut dianggap dapat merugikan masyarakat banyak di Sumedang.

”Kita sekarang sudah tahu, lonjakan harga ini disebabkan kenakalan di tingkat pengecer. Ketika saya cek di pangkalan, ternyata masih normal berkisar di harga Rp 16.500 hingga Rp 18.000. Sementara di pengecer itu sudah mencapai Rp 23 ribu hingga Rp 25 ribu. Yang harus bertanggung jawab ini, menurut saya, ya pangkalannya, yang harus bisa memberikan teguran terhadap pengecer,” ujarnya.

Selain itu, adanya lonjakan harga tersebut menunjukan lemahnya pengawasan pihak pemerintah terhadap pendistribusian si Melon. Sementara sesuai dengan peraturan yang ada, sudah menjadi kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan.

”Sekarang begini, gas tiga kilogram ini merupakan barang yang disubsidi oleh pemerintah. Karena itu, ini menjadi suatu kewajiban dari pemerintah untuk mengawasi pendistribusiannya. Sekarang kan sudah jelas, jika ternyata ada permainan dilapangan. Harga ideal itu Rp 20 ribu, tapi kenyataanya kan lebih dari itu,” ujar Yadi.

Oleh karena itu, Yadi menginginkan adanya ketegasan dari segala pihak untuk bisa membenahi permasalahan tersebut.

”Kita sudah tahu permasalahannya seperti apa, sekarang kita tinggal tegas saja. Dari Indag, Hiswana dan Forum Pangkalan, harus satu visi dalam menyelesaikan ini. Bila ada agen yang nakal, tegur sama Indag, bila ada pangkalan yang nakal, tegur sama Agen, dan bila ada pengecer yang nakal ya tegur sama pangkalan. Bila perlu berhentikan saja jadi pengecer,” tuturnya. (bay)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed