Lagi, OTD Gagal Temui Wabup

Peliput/Editor: asep herdiana/handri s budiman

Lagi, OTD Gagal Temui Wabup

Massa OTD membentangkan sejumlah spanduk saat unjuk rasa di halaman Kantor IPP Sumedang, kemarin. (ASEP HERDIANA)

KOTA – Aksi unjuk unjuk rasa ratusan orang terkena dampak (OTD) Waduk Jatigede diwarnai ketegangan, Rabu (21/10). Pasalnya, pendemo yang hendak masuk ke lobi Kantor Induk Pusat Pemerintah (IPP) Kabupaten Sumedang, dihadang pihak keamanan internal Pemkab. Adu mulut pun tak terelakkan, hingga akhirnya massa berhasil masuk untuk menemui Wakil Bupati Eka Setiawan.

Namun, tiba di meja represionis, kegeraman warga bertambah. Sebab, Eka tidak ada di tempat. “Kami hanya ingin bertemu dengan Pak Eka, kalau bukan dia (Eka Setiawan, red) kami tidak mau,” ujar koordinator aksi, Rochmat Hidayat.

Mereka pun, kembali mengancam mendirikan tenda di IPP, hingga ditemui Eka yang juga pelaksana tugas bupati tersebut. Mereka berasalan, jika hanya diterima oleh Kepala Bagian atau asisten daerah (asda), tidak akan ada keputusan jelas terkait tuntutan yang dilayangkan. “Kalau hanya Kabag yang dihadapkan, seperti yang dulu-dulu juga tidak membuahkan hasil,” lanjutnya.

Sementara itu, aparat keamanan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, berupaya menenangkan pendemo agar tidak terprovokasi dan melakukan hal anarkis.

Namun, ketegangan warga mereda saat mereka ditemui Sekda Zaenal Alimin sekitar pukul 13.30. Saat berdialog, Zaenal menyatakan, bakal mengakomodasi tuntutan warga Jatigede. Selama ini, Pemkab Sumedang berupaya menyelesaikan persoalan, namun harus melalui prosuder yang cermat.
Zaenal pun berjanji, segera berkoordinasi dengan petugas komplain, agar persoalan yang masih terjadi di lapangan, secepatnya ditangani. Setelah berdialog selama satu jam, akhirnya warga pun membubarkan diri.

Sebelumnya, Kamis (15/10) lalu, massa OTD menggelar aksi serupa di tempat yang sama. Kini, tuntutannya pun masih sama, ganti rugi bagi warga yang mengajukan kompalin yang diajukan pada 1984 silam. Sebab, komplain warga itu dianggap tidak memiliki data akurat, sehingga ditolak pemerintah. Beberapa poin komplain, di antaranya salah ukur tanah, terlewat murni dan salah klasifikasi oleh tim verifikasi terdahulu.

Saat itu, pendemo menuntut bertemu Wakil Bupati Sumedang Eka Setiawan. Mereka meminta pertanggungjawaban secara tertulis terkait hal yang mereka tuntut. Sebab, menurut Rohmat, selama ini tanpa ada kesepakatan tertulis, hasil audiensi atau demo selalu mentah dan tidak terlaksanakan di lapangan. Namun, saat itu juga Wabup Eka Setiawan tidak ada di tempat. (her)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.