LBH Sumedanglarang Gelar Pelatihan Paralegal

Peliput/Editor: IMAN NURMAN/SUMEKS

LBH Sumedanglarang Gelar Pelatihan Paralegal

PELATIHAN: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumedanglarang menggelar pelatihan Paralegal di Aula Mapolres Sumedang, kemarin

SUMEDANG – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumedanglarang dan Majelis Adat Kerajaan Sumedanglarang bekerjasama dengan Polres Sumedang menyelenggarakan kegiatan pelatihan paralegal untuk masyarakat adat di Aula Mapolres Sumedang, kemarin (2/11).

Pelatihan itu dimaksudkan mengenai pemantauan peradilan yang jujur dan adil.

Pelatihan yang digelar selama satu hari diikuti oleh 100 orang peserta. Peserta terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Diantaranya, juru kunci, pupuhu kebutuhan dan komunitas adat di Sumedang.

SH Ketua LBH Sumedanglarang Susane Febrianti mengatakan reformasi hukum merupakan prioritas utama dalam era pemerintahan Indonesia saat ini.

”Di sisi lain, hingga sekarang masih banyak lapisan masyarakat miskin khususnya masyarakat adat yang masih membutuhkan dukungan untuk memperoleh keadilan dan pemecahan persengketaan melalui prosedur yang manusiawi, tepat sasaran dan cepat,” paparnya.

Sayangnya, lanjut dia, masyarakat miskin, khususnya masyarakat adat seringkali terpinggirkan dari hak-hak yang seharusnya mereka terima. Mereka juga tidak memiliki akses keadilan.

Mereka juga tidak memiliki pengetahuan tentang hukum dan belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Menurutnya, kondisi inilah yang melatarbelakangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumedanglarang bersama Majelis Adat Kerajaan Sumedanglarang merasa terpanggil untuk menjangkau keterbatasan hukum masyarakat miskin, khususnya masyarakat adat. Hal itu dilakukan melalui pendampingan proses hukum dan penguatan posisi tawar masyarakat, khususnya masyarakat adat. Terutama, dalam hal hukum dan hak mereka.

Disamping itu, kata Susane, dilakukan pula penyadaran hukum anggota masyarakat mengenai isu-isu pidana dan perdata, baik itu sektor hukum perempuan, sumber daya alam, Hak Asasi Manusia, perburuhan, anti korupsi dan sebagainya.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan kemampuan masyarakat miskin, masyarakat adat khususnya akan memberikan pengetahuan dasar tentang hukum dan hak asasi manusia. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumedanglarang yang concern terhadap kedua hal tersebut memandang perlu sebuah pelatihan paralegal. Kata Susane, paralegal adalah orang yang bukan memiliki latar belakang pendidikan hukum dan/atau masyarakat umum tetapi mereka diberikan pengetahuan secara teknis dan praktis. Baik hukum materil maupun hukum acara bagaimana menghadapi kasus-kasus hukum yang sering terjadi maupun mereka alami sendiri dengan pengawasan LBH Sumedanglarang.

Masih dikatakan Susane, peran paralegal sangatlah penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat miskin atau masyarakat adat pencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat.

”Paralegal pada satu sisi bergerak di dalam hubungan-hubungan hukum sebagai fungsi yang menjembatani masyarakat miskin, khususnya masyarakat adat yang mengalami ketidakadilan atau pelanggaran HAM dengan sistem hukum yang berlaku. Sementara, pada sisi lain bergerak di dalam hubungan-hubungan sosial dalam fungsi-fungsi mediasi, advokasi dan pendampingan masyarakat,” terang Susane.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan legitimasi yuridis terhadap eksistensi Paralegal sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum.

Di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, ang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum, yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Dalam pelaksanaannya, selanjutnya pemberi bantuan hukum diberikan hak melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum.

”Inilah bentuk legitimasi yuridis terhadap eksistensi Paralegal dalam pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Sehingga, sekolah Paralegal Desa adalah salah satu program dari Lembaga Bantuan Hukum Sumedang larang,” tandasnya.

Hal yang sama disampaikan narasumber dari Polres Sumedang Kompol Rendra Okhtadinata SIK MSi. Menurutnya, Komunitas adat harus mampu meningkatkan pengetahuan dalam bidang hukum dan dalam pelestarian budaya khususnya di Kabupaten Sumedang. (rls/imn)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.