Listrik Gratis Rakyat Miskin Terkendala Dana

Listrik Gratis Rakyat Miskin Terkendala Dana

STIKER LISTRIK: Sejumlah petugas didampingi aparat desa memasang stiker untuk nantinya dipasang listrik gratis, beberapa waktu lalu.(DOK/SUMEKS)

PEWARTA: DIN/FIN

KEINGINAN Menteri Energi dan Sumber Daya Manineral (ESDM), Ignasius Jonan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional dengan memberikan sambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu, tampaknya tak akan pernah terealisiasi lantaran terkendala dana.

Di sela-sela kunjungan kerjanya ke PLTU Paiton, mantan Dirut Kereta Api Indonesia (KAI) ini, berjanji akan mengucurkan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di Tahun 2019, sekitar triliunan rupiah untuk sambungan listrik gratis masyarakat kalangan bawah.

“Sekitar Rp 6 triliun untuk alokasi APBN sambungan gratis (masyarakat kurang mampu),” kata Jonan, Selasa (8/1).

Laporan yang diterima Jonan, bahwa masyarakat miskin yang masuk golongan tarif listrik 450 Volt Ampere terkendala dengan tingginya biaya penyambungan atau pemasangan. Untuk bayar langganan perbulan sekitar Rp15 ribu, sementara untuk biaya pasang mencapai Rp 500 ribu.

“(Biaya gratis pemasangan) pemerintah kabupaten, pemerintah kota dan pemerintah provinsi yang membantu,” ujar dia

Jonan mencontohkan, sambungan gratis telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Di sana, ada sekitar 2.100 warga kalangan ke bawah yang tidak mampu membayar biaya penyambungna listrik. Menteri Jonan mengapresiasi kebijakan pemda setempat.

“Saya mengimbau, terutama yang di Jawa dan provinsi-provinsi besar, juga Kabupaten-kabupaten yang APBD-nya triliunan, menyisihkan sebagian untuk memberikan sambungan listrik gratis kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga bisa menikmati listrik,” ucap dia.

Menanggapi semangat Menteri Jonan untuk memeratakan semua wilayah di Indonesia menikmati listrik, dipastikan tidak akan pernah terwujud. Demikian diungkapkan Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu.

“Dulu di komisi tujuh kita sudah setujui Rp1,2 triliun untuk sambungan gratis listrik bagi masyarakat kurang mampu. Tapi kemudian dibatalkan sepihak oleh pemerintah. Jadi niat Jonan untuk menggunakan APBN ya gak bisa, karena tidak ada alokasi dana untuk itu di APBN,” kata dia melalui aplikasi pesan WhatsApp, Rabu (9/1).

Sementara, menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov rencana Menteri Jonan untuk merealisasikan sambungan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu tidak mudah. Sebab pemerintah pusat harus melihat dulu dana yang dimiliki pemerintah daerah.

“Artinya harus diselesaikan dahulu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Siapa yang bertanggung jawab (gelontorkan dana). Jangan-jangan pemerintah daerah punya keterbatasan fiskal,” ujar dia saat dihubungi Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin.

Selain itu, kata dia, pemerintah pusat pun harus melihat sejauh mana karakteristiknya setiap daerah. Menurut dia, sudah pasti tidak akan sama di setiap daerah.

“Kalau pemerintah daerah punya kemampuan fiskal punya. Tapi seberapa besar biaya juga harus dipikirkan. Karena menyambung listrik bukan tidak mampu karena sebagian daerah terpencil butuh biaya yang besar,” pungkasnya.

Data dari Kementerian ESDM, hingga akhir tahun 2018, rasio elektrifikasi Nasional adalah 98,3%, atau lebih tinggi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019 yang sebesar 97,5%. (din/fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.