Mahar Politik Bisa Disanksi Berat

Peliput/Editor: ASEP HERDIANA/SUMEKS

Mahar Politik Bisa Disanksi Berat

BERPIDATO: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Divisi Hukum, SDM dan partisipasi masyarakat KPU Sumedang Elsya Tri Ahaddini saat memberikan sambutan di sebuah acara, belum lama ini.

KOTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Divisi Hukum, SDM dan partisipasi masyarakat KPU Sumedang Elsya Tri Ahaddini menyebutkan pelaku yang melakukan mahar politik, baik pasangan calon maupun partai politik bisa terkena sanksi yang cukup berat. Hal itu terjadi jika dugaan terjadinya mahar politik terbukti.

Ada pun sanksinya, kata Elsya, jika itu menimpa pasangan calon apabila terbukti maka calon dimaksud akan terkena sanksi diskualifikasi. Sementara, untuk partai politiknya akan disanksi tidak boleh mengajukan pasangan calon pada periode Pilkada berikutnya.

Selain itu, akan mendapatkan denda 10 kali lipat. Sayangnya, selama ini masyarakat belum mengetahui terkait adanya aturan tersebut.

“Mahar politik itu memang dilarang menurut Undang Undang. Sanksinya cukup berat, yakni diskualifikasi. Yang kedua, parpol yang bersangkutan tidak boleh mencalonkan lagi di pilkada berikutnya. Harus membayar denda 10 kali lipat dari sejumlah mahar. Namun, memang masyarakat yang hingga saat ini belum mengetrahuin tentang aturan itu, kalau sudah tahu saya kira masyarakat juga bisa turut bersama mengawasi,” kata Elsya saat dikonfirmasi pada sebuah kegiatan, Minggu (24/12)

Disinggung perbedaan mahar dan cost politik, Elsya menyebutkan hal itu beda beda tipis. Meski demikian, Elsya optimistis Panwas sudah memiliki regulasi yang jelas, mana yang disebut mahar politik dan cost politik tersebut.

“Memang ini agak sulit (tentang mahar politik-red). Karena, memang umpet umpetan dan tidak mungkin terbuka. Yang jelas di sana ada transaksi politis. Kedepan, ini bagian dari pengawas yang harusnya sudah tahu serta bisa dicermati dan analisis,” sambungnya.

Elsya juga mengatakan selama pemilukada Sumedang berlangsung belum ada laporan terjadinya diskualifikasi. Namun, karena di Undang Undang sudah peraturannya ada memungkinkan hal itu terjadi.
“Memang selama ini belum ada kasus seperti itu. Tapi, karena undang undangnya memungkinkan itu bisa saja terjadi. Diskualifikasinya, yang saya tahu terjadi setelah penetapan pasangan calon. Ada yang menyampaikan aduan itu yang bisa diproses,” ungkapnya.(her)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.