Sumedang Ekspres

Bacaan Utama Warga Sumedang

Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir saat Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan dengan Para Pengusaha UMKM, Perhotelan Supermarket, Pariwisata dan Perdagangan di Pendopo IPP Setda Kabupaten Sumedang. Sabtu (30/5). ATEP BIMO AS/SUMEKS

Masa AKB, Pengusaha Bandel Akan Ditutup Usahanya

SUMEDANGEKSPRES.COM – Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir menegaskan, para pelaku usaha di Kabupaten Sumedang yang tidak mematuhi aturan saat pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) akan disanksi tegas.

Bahkan, akan melakukan penutupan usahanya. Bupati beralasan, karena kunci sukses dari pelaksanaan AKB adalah disiplin.

“Jadi kata kunci AKB ini adalah disiplin yang tegas, protokol kesehatan yang ketat dan sanksi yang tegas. Sanksi ini diantaranya, pertama ada teguran lisan, tertulis serta penghentian sementara. Lalu ada penghentian tetap dan ada penutupan terhadap para pelaku usaha,” ujar Dony Ahmad Munir usai menggelar Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan dengan Para Pengusaha UMKM, Perhotelan Supermarket, Pariwisata dan Perdagangan di Pendopo IPP Setda Kabupaten Sumedang. Sabtu (30/5).

Menurutnya, warga yang melanggar juga tidak akan luput dari sangsi tegas Sanksi yang diberikan berupa sanksi lisan dan tertulis.

“Untuk warga tentunya ada teguran lisan dan tertulis, dan tertulis pun akan jadi kajian nanti ketika mereka mengajukan SKCK di kepolisian,” tandasnya. 

Doni menerangkan, pemberlakuan AKB bertujuan agar masyarakat bisa beraktivitas dan tetap produktif namun aman dari Covid-19. Tetap waspada terhadap Covid-19 dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat sehingga virus korona terkendali dan jumlah kasus dan sebarannya menurun.

Dikatakan, aturan menjalankan protokol kesehatan yang ketat harus dilaksanakan secara konsisten disertai pengenaan sanksi administrasi yang tegas. Karena itu, Satgas Penegakan Disiplin tetap dipertahankan dan dioptimalkan untuk penegakan Perbup tentang tatanan normal baru.

“Satgas Covid-19 dibentuk di setiap kegiatan masyarakat dan bertugas menjaga, mendisiplinkan warga. Satgas ini dibentuk di tempat kegiatan yang ada seperti di rumah ibadah, tempat usaha, kegiatan sosial kebudayaan serta lainnya,” paparnya.

Dijelaskan, bagi masyarakat yang membuka aktivitas kegiatan harus membuat surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM). Jika melanggar aturan tidak menjalankan protokol kesehatan maka siap menerima sanksi tegas.

“Semua ini dilakukan supaya kita aman dari Covid-19 dan tetap produktif,” tukasnya.

Sementara itu, para pelaku usaha di Kabupaten Sumedang menyambut baik Kebijkan Bupati Sumedang.

“Ini merupakan angin segar bagi dunia usaha. Tapi jangan bereuforia dan tetap melaksanakan protokol kesehatan,” kata Ketua HIPMI Kabupaten Sumedang Eka Anugrah.

Menurutnya, para pengusaha sepakat pemberlakuan AKB direalisasikan dengan baik dan dipatuhi.

“Jika pemberlakuan PSBB waktunya terlalu panjang, sangat tak baik untuk siklus perekonomian. Angka pengangguran pun akan naik,” tuturnya. (atp)