oleh

Menko Polhukam: Tak Ada Remisi atau Pembebasan Napi Korupsi, Teroris dan Bandar Narkoba!!

SUMEDANGEKSPRES.COM, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak ada rencana membebaskan narapidana korupsi terkait wabah covid-19.

“Agar clear ya, sampai sekarang pemerintah tidak merencanakan mengubah atau merevisi PP 99 tahun 2012. Sehingga tidak ada rencana memberi remisi atau pembebasan bersyarat kepada pelaku atau kepada narapidana korupsi juga terhadap teroris, juga tidak ada terhadap bandar narkoba,” ujar Mahfud MD, dikutip dari FIN.CO.ID (Group SumedangEkspres.com), Ahad (5/4) melalui sebuah video.

Dia menjelaskan, pekan lalu memang ada keputusan, memberi remisi atau pembebasan bersyarat kepada narapidana dalam tindak pidana umum.

Dia mengatakan bahwa yang tersebar di luar itu mungkin ada aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly.

“Tapi pemerintah sendiri sampai sekarang tetap berpegang pada pada sikap pemerintah. Bahwa Presiden sudah mengatakan tidak akan mengubah dan tidak punya pikiran untuk merevisi PP nomor 99 tahun 2015. Jadi tidak ada rencana memberikan pembebasan kepada napi koruptor.” Tegas Mahfud MD.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menyebut akan merevisi PP 99 Tahun 2012 untuk mengatasi potensi penyebaran virus corona SARS CoV-2 di lapas.

Yasonna menilai keputusan itu tak lepas dari kondisi Lapas di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas sehingga rawan terhadap penularan Covid-19. Terdapat empat kriteria napi dengan syarat tertentu yang bisa dibebaskan dari revisi PP tersebut, seperti napi narkotika dan korupsi. (dal/smks)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed