Menteri Ferry: Stop Pembangunan di Jatinangor, Jika Bukan untuk Pendidikan

Peliput/Editor: iqbal/iman nurman

Menteri Ferry: Stop Pembangunan di Jatinangor, Jika Bukan untuk Pendidikan

SIDAK: Muspika Jatinangor saat melakukan inpeksi mendadak (sidak) ke salah satu apartemen di Jatinangor, beberapa waktu lalu. (DOK JATEKS)

JATINANGOR – Anggota DPRD Kabupaten Sumedang dari daerah pemilihan (dapil) 1 yang meliputi Kecamatan Jatinangor dan Cimanggung, Dudi Supardi menyambut baik pidato Ilmiah Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursidan Baldan di kampus Unpad, belum lama ini.

Menteri menyampaikan bahwa pemberian izin pembangunan di Jatinangor bisa dihentikan sampai ada penataan yang lebih detail. Artinya, tidak boleh ada pembangunan yang tidak berkaitan dengan aktivitas pendidikan di Jatinangor.

“Jatinangor sebagai kawasan pendidikan di Jawa Barat seharusnya ditunjang sarana dan prasarananya. Dengan menitikberatkan penataan ruang dan lahan yang tepat,” ujar Dudi menirukan pernyataan Ferry, kepada Jateks, kemarin.

Menurut Ketua Komisi A itu, perizinan pembangunan usaha apa pun di Jatinangor mesti dihentikan sebelum ada aturan yang mengatur hal tersebut lebih lanjutnya.

“Tata ruangnya ada, tapi rencana detail tata ruangnya belum ada. Perizinan di Jatinangor bisa dihentikan dulu selama usaha tersebut tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Seperti mall, karaoke, billiar atau tempat hiburan lainnya,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut, kata Dudi, demi terciptanya kawasan pendidikan Jatinangor, Pemkab Sumedang mesti menangkap pernyataan Menteri ATR tersebut. “Harus ditindaklanjuti sama Pemkab kalau tidak mau ancur (beralih fungsi dari kawasan pendidikan menjadi kawasan bisnis, red),” katanya.

Politisi Partai Amanat Nasional itu, menambahkan Kawasan Jatinangor untuk dijadikan kota pendidikan juga sudah disepakati akan dimasukan ke dalam progam legislasi daerah (prolegda) Kabupaten Sumedang 2016.

Sementara itu, anggota dewan lainnya, Deden Doni Herlansyah menambahkan, Jatinangor sebagai kota pendidikan harus didukung dengan konsep pendidikan. Sementara kata dia, sekarang konsep pembangunan yang ada di Jatinangor sangat tidak jelas.

“Oleh karena itu kami sangat mendorong perubahan rencana umum Tata Ruang (RUTR), rencana tata ruang wilayah (RTRW) maupun rancangan detail tata ruang (RDTL) di Jatinangor,” katanya.

Menurut anggota dewan yang duduk di Komisi C itu, Jatinangor sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai kota ekonomi pendidikan, karena data sekarang kurang lebih 30 ribu mahasiswa ada di Jatinangor.

“Seandainya kalau kita hitung pengeluaran para mahasiswa Rp100 ribu per orang per hari, dikali 30.000 mahasiswa dikali satu bulan. Kurang lebih perputaran ekonomi di Jatinangor perbulan mencapai Rp90 miliar. Jadi sangat mungkin dijadikan pusat bisnis yang berbasis pendidikan,” katanya lagi. (iqi)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js