Merasa Dibohongi, Warga OTD Akan Ngadu ke KPK, Siap Laporkan Birokrat yang Merugikan Negara

Peliput/Editor: SOBAR BAHTIAR/SUMEKS

Merasa Dibohongi, Warga OTD Akan Ngadu ke KPK, Siap Laporkan Birokrat yang Merugikan Negara

WAWANCARA: Kuasa hukum masyarakat terdampak Jatigede saat diwawancara wartawan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh birokrat di Sumedang, kemarin. SOBAR BAHTIAR/SUMEKS

KOTA – Desa Kadujaya dan Karedok akan mengambil langkah hukum terkait ketidak jelasan bantuan kompensasi relokasi terdampak pembangunan PLTA Jatigede. Sebelumnya, perwakilan masyarakat terkena dampak telah melakukan musyawarah dengan beberapa instansi terkait yang di fasilitasi Komisi D, di ruangan Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang.

Pada kesempatan tersebut, warga meminta keadilan terkait permasalahan yang terjadi akibat pembangunan PLTA Jatigede tersebut. Salah seorang perwakilan warga, Unang Feriyatno, mengatakan jika hasil musyawarah yang dilakukan bersama Komisi D DPRD Kabupaten Sumedang belum menuai hasil yang memuaskan.

“ Kita hanya meminta keadilan saja. Yang dibicarakan itu selama musyawarah ini apa hasilnya. Saya rasa belum ada penyelesaiannya. kemarin, dibahas kompensasi bantuan relokasi yang Rp.10.010.000 itu kan belum beres. Awalnya itu akan dibayar untuk lebaran, tetapi tidak ada. Kami ada bukti rekamannya, jika mereka itu diiming-imingi untuk lebaran,” katanya kepada Sumedang Ekspres.

Unang juga menegaskan jika pihak masyarakat akan membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum dengan didampingi oleh kuasa hukum masyarakat, Piar Pratama, SH. “Kalau masih saja belum kondusif, kami akan membawa ini ke jalur hukum,” ujarnya.

Ditempat terpisah, kuasa hukum Masyarakat terdampak PLTA Jatigede yang juga merupakan Ketua Komite Pengawas Aparatur Negara Republik Indonesia (KOMPANRI), Piar Pratama, SH membenarkan jika pihaknya akan membawa permasalahan tersebut hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, ia menilai jika dalam pembangunan PLTA tersebut terdapat beberapa permasalahan yang merugikan Negara.

“Kita sudah mengumpulkan alat bukti cukup banyak baik dari surat keterangan satu persatu bermaterai dan dilegalisir secara hukum dan juga bukti kwitansi serta CD yang melibatkan oknum-oknum birokrasi. Kita mengambil langkah hukum, dikarenakan masyarakat sudah merasa jenuh dengan adanya intimidasi-intimidasi dan upaya manipulasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu,” ujar Piar.

Adapun langkah yang diambil olehnya adalah dengan melakukan komunikasi secara langsung terhadap lembaga Negara Ombusman RI Perwakilan Jawa Barat. “Untuk itu saya mengambil langkah secara jelas.
Pertama kita sudah ke Ombusman RI Perwakilan Jawa Barat yang hasilnya mereka pun menanggapi dengan baik. Bahkan dalam waktu yang singkat akan memanggil beberapa pihak terkait. Selanjutnya kita juga akan melaporkan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan tegas tanpa unsur rekayasa ataupun fiktif,” sebutnya.

Pada dasarnya, permasalahan tersebut terjadi karena tidak ada transparasi dari pihak-pihak terkait tentang bantuan kompensasi relokasi terdampak proyek pembangunan PLTA Jatigede. Bahkan masyarakat menduga adanya sejumlah kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Masyarakat menolak dengan pemberian Rp. 10. 010.000, dikarenakan itu tanpa konfirmasi tanpa pemberitahuan dan masyarakat juga tidak menandatangani serta membuat rekening. Bahkan, rekening itu juga dibuat secara langsung. Itu yang akan kita klarifikasi dan bukti-buktinya sudah kita dapatkan,” tuturnya. (bay)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.