Oknum Pejabat Minta Jatah, Laporkan!

Oknum Pejabat Minta Jatah, Laporkan!

CEGAH KORUPSI: Kejari menggelar sosialisasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di Gedung Gedung Negara, Kamis (24/8). (ASEP HERDIANA/SUMEKS)

PEWARTA: Asep Herdiana/Iman Nurman

KOTA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumedang mendorong para kepala desa menekan penggunaan Dana Desa (DD) yang bukan peruntukannya. Termasuk, setoran kepada oknum pejabat seperti camat, dinas dan lainnya. Untuk itu, kejaksaan meminta kepada kades agar berani melaporkan kepada pihak berwajib.

“Di daerah lain ada yang terjadi seperti itu, di Sumedang jangan sampai ada. Jika ada misalkan, pak camat ketika pencairan minta 10 persen, jangan dikasih. Dana Desa ini ada untuk menyejahterakan masyarakat desa, bukan para pejabat,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Wargo saat sosialisasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di Gedung Gedung Negara, Kamis (24/8).

Kata Wargo, saat ini para kepala desa cenderung takut mencairkan dan melaksanakan pembangunan desa karena khawatir terjerat hukum. Padahal, anggapan tersebut menghambat pembangunan yang sejatinya menyejahterakan masyarakat desa, begitupula perekonomian berjalan lambat.

“Ini klise dan menjadi kendala sendiri ketika ada kepala desa terjerat hukum karena dana desa. Terus, kades yang lainya pun jadi enggan menyerap karena takut. Saya tegaskan, selama tujuannya benar, pembangunannya real, semuanya tidak akan ada masalah,” lanjutnya.

Wargo mengungkapkan, adanya kepala desa yang terjerat hukum, harus menjadi pembelajaran dan pembenahan. Adapun ketika ada keraguan terkait penyerapan dana dan pelaksanaan pembangunan, bisa segera dikonsultasikan.

“Ketika sudah melaksanakan dengan baik dan benar, sesuai bukti, kades tidak usah takut. Ketika ada keraguan, tindak konsultasikan, sehingga ketika ada kesalahan, bisa terdeteksi dari awal bisa dibetulkan dan diarahkan,” terangnya.

Pada kegiatan yang dihadiri 276 kepala desa dan tujuh lurah itu, Kejari menjelaskan fungsi adanya TP4 yang di dalamnya terdiri dari unsur pemerintahan dan aparat penegak hukum. TP4 merupakan upaya penegakkan hukum yang efektif, melalui pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, diharapkan dapat menghilangkan keraguan aparatur negara dalam mengambil keputusan, khususnya yang berkaitan dengan percepatan program-program strategis nasional.

“Hal ini sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional yang baik melalui iklim investasi yang baik. TP4 bertugas untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya pencegahan.” kata Wargo baru sepekan bertugas. (her)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.