OTD Minta Penghapusan Desa Ditangguhkan

DARMARAJA – Peraturan tentang penghapusan dan penggabungan desa tergenang, menuai komplik di masyarakat OTD. Masyarakat menilai, bahwa proses penghapusan desa terlalu cepat dilakukan oleh pemerintah, sebab penghapusan desa itu idealnya dilakukan setelah permasalahan diselesaikan secara tuntas.

Kedatangan Panitia khusus (pansus) penangan Proyek Waduk Jatigede yang diketuai Dadang Romansayah, yang juga Ketua Komisi D DPRD Sumedang. Pansus yang melakukan peninjauan langsung dan menampung aspirasi yang sekaligus sosialisasi terkait penghapusan dan penggabungan desa kepada masyarakat OTD Waduk Jatigede di Desa Jatibungur, membuat warga geram. Pasalnya saat ini OTD masih dibelit oleh berbagai permasalahan, baik masyarakat yang masih tinggal di wilayah genangan, maupun yang sedang membangun rumah di luar wilayah genangan.

Menurut warga, pasca verifikasi data ternyata masih banyak warga yang masih belum menerima haknya. Sementara ini mereka masuk kepada komplenan, padahal menurut administrasi mereka yang komplen itu masih asli warga Jatibungur. Namun entah kenapa, tidak ada di dalam daftarannya.

“Sebelaum ada penghapusan desa, seharusnya selesaikan dulu permasalahan yang ada di wilayah genangan, jangan sampai menimbulkan masalah baru,” kata M Rais warga Jatibungur, kepada Sumedang Ekpres, kemarin (11/11).

Rais yang juga mantan Kepala Desa Jatibungur, menegaskan, kalau penghapusan desa dilakukan dalam waktu dekat ini, sebab jika desanya sudah dihapus, maka pemerintah terkait berarti sudah menganggap permasalahannya sudah selesai. “Kalau desanya sudah dihapus, berarti masalahnya dianggap sudah selesai,” ujar dia.

Untuk itu, masyarakat sepakatan agar penghapusan desa bisa ditangguhkan. “Kami bukannya menolak hanya saja kami minta penghapusan dan penggabungan desa ini ditangguhkan sampai permasalahannya benar-benar selesai,” ucap warga lainnya.

Dalam kesempatan itu, Dadang Romasnsyah juga mengakui bahwa permasalahan di wilayah genangan masih banyak yang harus diselesaikan. Seperti akses pengangkutan barang dan listrik, saat ini jadi polemik yang mewarnai perpindahan OTD. Untuk itu, hal ini memang perlu diselesaikan tersebih dahulu.

“Semua permasalahan ini, pihak kita akan mengupayakan semaksimal mungkin dari APBD,” ucapnya. (eri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.