Senin, 3 Agustus 2020

Sumedang Ekspres

Bacaan Utama Warga Sumedang

OTD Tunggu Janji Pemkab, Jika Tak Terealisasi, Demo Akan Lebih Besar

KOTA – Setelah sehari semalam melakukan aksi unjukrasa dan menduduki Gedung Induk Pusat Pemerintahan (GIPP) Kabupaten Sumedang, sambil menginap, Wakil Bupati, H Eka Setiawan, menerima perwakilan pengunjuk rasa di Gedung Negara (GN), Kamis (26/5).

Pimpinan Koordinator Aksi, Ifan Yudhi Wibowo, membenarkan jika pihaknya diterima Wakil Bupati Sumedang di GN untuk membahas segala permasalahan yang disampaikan para pengunjuk rasa.

“Tadi (kemarin, red.) pagi, kita perwakilan OTD diundang ke Gedung Negara untuk membahas segala permasalahan. Wabup Eka Setiawan, mengatakan kalau semua berkas sudah diterima oleh Satker Jatigede dan akan segera diproses. Untuk penyelarasan hal tersebut, wabup pada hari Selasa akan mengundang Muspida, Satker BBWS, dan Perwakilan OTD,” kata Ifan pada Sumeks, Kamis (26/5) lalu.

Ditanya, apakah yakin pemerintah akan menepati janji bila mengingat sebelumnya, banyak janji yang tak ditepati. “Inilah masalahnya, kalau ngomong masalah dikibulin sering sekali wabup ngibulin OTD. Tetapi yang menjadi target kita dalam aksi unjukrasa OTD kemarin, bahwa kita menuntut Pemda Sumedang dalam hal ini P2T, untuk segera menyerahkan berkas yang belum dibayar ke Satker. Karena pada saat di Hotel Topas, Satker berjanji jika berkas tersebut sudah sampai ke Satker maka kami siap membayar,” ungkapnya.

Namun, kata Ifan, jika pemerintah kembali mempermainkan OTD, maka tidak menutup kemungkinan OTD pun akan melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

“Kita lihat seperti apa pertemuan hari Selasa nanti, jika tidak sesuai harapan maka kita akan melakukan aksi lagi ke kantor Satker,” tandasnya.

Senada, dikatakan Ketua Perkot Dam Jatiber, Jaya Albanik. Hasil dari aksi menginap di GIPP, ditanggapi pihak Pemkab Sumedang, dan mengagendakan pada hari Selasa 31 Mei 2016, wabup menjanjikan akan mengundang semua intansi terkait yang ada di Kabupaten Sumedang termasuk BBWS.

“Kalau kami dari OTD, berharap janji wabup agar ditepati, dan mengenai demo ke satker itu dibatalkan karena tidak ada komitmen atau agenda dari awal,” jelasnya.

Disebutkan Jaya Albanik, dalam pemberkasan yang dilakukan bersama-sama verifikasinya dengan para kades dan unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda, masih menyisakan pertanyaan.

“Kami ingin adanya kepastian dalam pembayaran. Jangan ada perbedaan antara bangunan lama dengan bangunan baru. Kalau tidak, ya keluarkan dengan tegas aturan hukumnya,” katanya.

Sementara, Wabup Sumedang, H. Eka Setiawan meminta maaf karena tidak hadir saat unjuk rasa Rabu (25/5) lalu, mengingat dirinya harus menghadiri acara yang tidak bisa diwakilkan.

“Saya mohon maaf tidak bisa menerima saudara-saudara waktu unjuk rasa kemarin,” ujarnya.

Ia menyampaikan, komitmen Pemda dari awal terhadap penyelesaian dampak sosial Jatigede, tetap tidak berubah yaitu agar selesai dan tidak ada pihak yang dirugikan.

“Sebenarnya saya sendiri sudah kesal karena berlarut-larutnnya persoalan ini. Bahkan khusus untuk warga OTD yang direlokasi, kami telah mengajukan Rp 90 miliar lebih kepada pemerintah, namun yang terealisasi hanya sedikit sekali,” ucapnya.

Oleh karena itu, wabup meminta agar pihak OTD tidak menganggap pemkab tidak peduli dan berdiam diri atas persoalan yang terjadi.

“Jangan ada pikiran bahwa pemkab tidak bergerak. Selama ini kami terus berusaha agar cepat selesai. Mari kita sama-sama berjuang,” tuturnya.

Terkait penyerahan data pembebasan lahan hasil verifikasi ke Satker, wabup meyakinkan bahwa semua berkas telah diterima dan hanya menunggu tindak lanjut dari Satker.

“Saya yakin Satker sudah menerima. Bahkan sudah ada jawaban dari Satkernya langsung. Mudah-mudahan prosesnya tidak lama (untuk pembayaran),” katanya.

Mengenai adanya data yang masih tersisa, Wabup meminta agar segera dilengkapi dan bisa turut diserahkan. “Tolong dilengkapi kalau masih ada yang kurang. Semuanya agar tidak menjadi masalah lagi di kemudian hari,” tutur Wabup.

Diakhir pertemuan, disepakati bahwa pihak OTD akan bertemu langsung dengan semua pejabat terkait pada Selasa (31/5) nanti, membahas semua permasalahan.

“Selasa nanti saya akan mengumpulkan semua pejabat terkait agar bisa menjelaskan langsung kepada warga. Termasuk akan hadir dari Forkopimda, Satker, BPKP, camat, bahkan kades,” tukasnya. (ign/*/rls)