oleh

Pandangan Fraksi PKS Sumedang Sentil Menejemen PDAM

SUMEDANGEKSPRES.COM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan pandangan umumnya terkait penjelasan Bupati mengenai dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan Bina Lingkunga (TSLP dan PKBL).

Salah satunya adalah menyoroti masalah overloadnya karyawan PDAM yang disampaikan pada rapat paripurna, Selasa (18/2/) malam di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumedang.

“Berdasarkan pengamatan dan analisis kami, masalah yang masih dialami PDAM Tirta Medal antara lain bersumber pada overload jumlah karyawan sehingga jumlah karyawan melebihi kebutuhan yang sebenarnya,” ujar juru bicara Fraksi PKS Kabupaten Sumedang Anisa Choeriah kepada sejumlah media.

Selain itu, menurutnya PDAM Tirta Medal juga tidak melakukan inovasi dalam mencari sumber-sumber air yang baru sehingga jumlah Debit air yang tidak meningkat tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan.

Anisa juga menambahkan, manajemen Perusahaan yang tidak optimal menyebabkan PDAM Tirta Medal tidak mengalami kemajuan, baik secara bisnis atau ekonomi maupun pelayanan.

“Maka kami mengusulkan untuk penghentian penerimaan karyawan baru dan terus mengoptimalkan kinerja karyawan yang sudah ada,” sebut Anisa.

Hal tersebut dilakukan seiring dengan pengembangan dan inovasi perusahaan, sehingga pada titik tertentu kelebihan karyawan dapat terserap dan seimbang dengan kebutuhan perusahaan.

Tidak hanya itu, PDAM Tirta Medal juga diminta untuk terus melakukan inovasi dalam mencari dan memanfaatkan sumber- sumber air baru, sehingga debit air dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ditambah, melakukan perencanaan untuk melakukan restrukturisasi manajemen perusahaan agar perusahaan dapat berkembang mencapai tujuan yang diharapkan baik secara ekonomis maupun pelayanan.

“PDAM harus melakukan berbagai strategi agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik, menerapkan standar pelayanan minimal yang lebih ketat, dan mendorong karyawan untuk memberikan yang terbaik untuk kemajuan perusahaan dan melayani masyarakat sebagai tugas negara yang amat Mulia”, bebernya.

Kemudian, lanjut Anisa lagi, pihaknya menyarankan agar menghitung ulang penyertaan modal APBD kepada PDAM Tirta Medal dengan memperhatikan rencana dan strategis perusahaan yang diajukan oleh PDAM.

Sementara itu, terkait dengan pandangan Raperda TSLP dan PKBL, Frkasi PKS meminta untuk mengatur perencanaan dan penyaluran CSR agar tujuan penyaluran CSR dapat tercapai.

Serta dalam membentuk tim atau forum, yang di dalamnya berkumpul perwakilan pemerintah daerah, perusahaan, dan sektor lainnya, mutlak diperlukan dengan prinsip-prinsip yang jelas.

“Misalnya anggota forum harus mempunyai integritas tinggi forum bebas dari kepentingan politik, pemilihan program berdasarkan asas prioritas dan kebermanfaatan bagi masyarakat mampu mendorong meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” terangnya.

Untuk pengawasan sendiri, Fraksi PKS mendukung adanya pembentukan dewan pengawas yang berintegritas serta bebas dari kepentingan politik.

Hal tersebut diperlukan sebagai upaya mengawasi implementasi CSR mulai dari perencanaan maupun pelaksanaan.

“Itu dapat berasal dari berbagai unsur masyarakat, Universitas, organisasi profesi dan lainnya,” tuturnya. (bay)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed