Parpol Wajib Taati Penempatan APK

Peliput/Editor: REALES/SUMEKS

Parpol Wajib Taati Penempatan APK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang, mulai menyerahkan Alat Peraga Kampanye (APK) pada peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. (FOTO: DOK KPU SUMEDANG)

Pemasangan di Luar Daftar, Melanggar

KOTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang, mulai menyerahkan Alat Peraga Kampanye (APK) pada peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Baik partai politik, calon anggota DPD maupun Capres dan Cawapres. APK yang difasilitasi KPU Sumedang, berupa baliho sebanyak 10 buah (partai politik, dan capres-cawapres), spanduk 16 buah (partai politik dan capres-cawapres) dan spanduk 10 buah (calon DPD).

“KPU Kabupaten Sumedang akan menyerahkan APK berupa spanduk dan baliho kepada para peserta pemilu,yaitu DPD dan partai politik” ujar Ketua KPU Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi setelah penyampaian APK Pemilu Anggota DPD, dalam rilisnya kepada wartawan, kemarin.

Ogi menekankan, peserta pemilu harus memasang APK sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 259/PL.01.5-Kpt/3211/KPU.Kab/XI/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Sumedang nomor 131 /PL.01.5-Kpt/3211/KPU.Kab/IX/2018  tentang Lokasi Pemasangan APK pada Pemilu 2019.

“Serta Partai Politik diharuskan menyampaikan di mana saja APK yang difasilitasi KPU akan dipasang, karena hal ini kaitannya dengan laporan pertanggungjawaban KPU terkait fasilitasi APK peserta Pemilu.  Di luar itu, akan masuk kategori pelanggaran,” tegas Ogi.

Dikatakan Ketua KPU, untuk pemasangan APK ini, merupakan tanggung jawab peserta pemilu termasuk desain dan materinya. Jika terjadi kerusakan selama periode pemasangan, nantinya akan jadi tanggung jawab peserta Pemilu.

“Pemasangan ini berlaku selama masa kampanye yang berakhir tiga hari jelang pencoblosan, 17 April 2019 nanti (masa tenang, red),” terangnya. “Hingga masa kampanye hari ini, belum ada pelanggaran kampanye. Boleh kampanye di akun media sosial yang terdaftar di KPU, jika tidak terdaftar itu bisa kena sanksi,” tambahnya.

Penertiban APK yang melanggar itu, nantinya, terang Ogi, merupakan kewenangan Satpol PP di tingkat kabupaten Sumedang sebagai unsur pemerintah daerah. “APK yang ditertibkan Satpol PP ini sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sumedang,” terangnya. (rls)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.