Pembebasan Masih Jadi Kendala

Peliput/Editor: USEP ADHIWIHANDA/SUMEKS

Pembebasan Masih Jadi Kendala

NET/ILUSTRASI PEMBANGUNAN TOL: Meski proyek pembangunan Tol Cisumdawu tengah dikerjakan, namun pembebasan lahan masih jadi kendala.(USEP ADHIWIHANDA/SUMEKS)

Seksi 2 dan 3 Cisumdawu Akhir 2019

SUMEDANG – Pembebasan lahan, masih menjadi kendala utama pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Padahal proyek nasional ini, ditargetkan selesai pada akhir tahun 2019 pada seksi 2 dan 3.

Target ini, sesuai dengan keinginan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, saat mengunjungi proyek pengerjaan ruas Tol Cisumdawu di Desa Cilengser pada April 2018 lalu. Saat itu, Basuki memberikan target Seksi 1, 2 dan 3, akan selesai pada akhir 2019.

Seperti diungkapkan Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu Wida Nurfaida, saat bertemu dengan Pj Bupati Sumedang Sumarwan Hadisoemarto di Gedung Negara Sumedang, kemarin (9/8).

Disinggung kenapa hanya seksi 2 dan 3, menurut Wida karena Loan Agreementnya baru keluar pada Mei lalu. “Untuk seksi 1. Jadi, memang kami sampai saat ini belum mengeluarkan SPK (Surat Perintah Kerja). Kami, memang sudah tanda tangan kontrak di November. Tapi sampai saat ini kita belum mengeluarkan SPK. Karena memang administrasi loan agreement baru keluar bulan Mei dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) baru keluar bulan minggu lalu,” katanya.

Termasuk pada seksi 1, kata dia, masih menyisakan berbagai permasalahan. Salah satunya perizinan, dan baru terungkap saat ada kunjungan dari Komisi D DPRD Sumedang. Berkait dengan persoalan perizinan itu, Wida memastikan untuk saat ini sudah lengkap.
“Memang ada kunjungan dari Komisi D, tapi sekarang izinnya sudah lengkap,” tandasnya.

Menanggapi adanya kendala di lapangan berkait dengan percepatan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, Pj Bupati Sumedang Sumarwan Hadisoemarto menyebutkan, pihaknya kerap melakukan koordinasi dengan pihak Satker Tol Cisumdawu.

“Kita terus berkoordinasi, proyek ini harus kita dukung, pertama. Percepatan itu harus menjadi komitmen kita bersama, karena kalau tidak semua akan berdampak ya. Tentunya Pemerintah Kabupaten yang notabene, menjadi tempat pembangunan ini berada, kita seoptimal mungkin membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan, khususnya dalam hal pembebasan tanah,” ujar Sumarwan.

Pihaknya juga, akan melakukan pemrosesan sesuai dengan format hukum yang ada. “Oleh karena itu saya dengan Satker, dengan teman-teman kita, Pak Camat, Pak kepala Desa, yo segera disampaikan segala permasalahan sekecil apa pun yang kira kira akan berdampak pada pembangunan ini kita kumpulkan, lalu kita rumuskan dan cari jalan keluarnya,” jelasnya. (sep)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.