oleh

Pembentukan KPJ Kembali Digulirkan

JATINANGOR – Setelah sempat vakum kurang lebih 10 tahun, pembentukan Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ) kembali digulirkan. Kegiatan ini, diawali dengan jajak pendapat antara Tim Akselerasi Pembentukan KPJ dengan pihak akademisi dan pejabat Pemkab Sumedang di kampus ITB Jatinangor, kemarin (5/2).

“Kegiatan tim ini adalah melaksanakan diseminasi dan penjaringan aspirasi pembentukan KPJ yang dilaksanakan di ITB Jatinangor,” kata Tim Akselerasi Pembentukan KPJ, Ismet Suparmat.

Hasil giat ini, lanjut Ismet, merekomendasikan Pemkab Sumedang harus segera menerbitkan Perda Pembentukan KPJ, Perbup Pengaturan Ketatalaksanaan Lembaga Pengelolaan KPJ, Kepbup Penentuan Personalia Pengelolaan KPJ yang memiliki kapasitas, inovatif dan profesional.

“Sebagai dasar telah terbit Perpres 54 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, yang menyebutkan bahwa kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan, sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi,” jelasnya.

KPJ, lanjut Ismet, tidak mengganggu sistem pemerintahan yang ada. Melainkan, tetap berada di bawah bupati dan tidak merubah desa menjadi kelurahan. Lalu, tufoksi camat akan fokus memberikan pelayan umum pemeritahan secara prima, sebagai konsekuensi kepadatan penduduk dan mobilitas masyarakat serta pelayanan ketertiban umum.

“Setelah terbentuk KPJ, camat tidak secara langsung untuk penanganan infrastruktur, kebencanaan, pengadaan kebutuhan dasar. Infrastruktur, kebencanaan dan kebutuhan dasar termasuk kepariwisataan dilaksanakan oleh lembaga pengelola perkotaan dengan melalui phentahelix approach, yaitu pemerintah dengan regulasinya, akademisi dengan kajian Ipteknya. Bussines dengan permodalan, community pelaksana dan peran media/pers untuk melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi,” tutur Ismet.

Dengan demikian, lanjut Ismet, lapangan kerja akan tebuka luas bagi masyarakat, geliat perekononomian semakin masip dan satu sama lain kontribusi untuk PAD akan jauh lebih meningkat. (imn)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed