Senin, 3 Agustus 2020

Sumedang Ekspres

Bacaan Utama Warga Sumedang

sumeks images

MOU: Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir (kiri) dan Kajari Sumedang, Endang Sudarm usai penandatanganan Mou terkait penyelenggaraan pemerintahan berkenaan dengan tata usaha negara dan perdata, kemarin. ASEP NURDIN/SUMEKS

Pemda dan Kejari Teken MoU Masalah Hukum

SUMEDANGEKSPRES.COM – Penyelenggaraan pemerintahan berkenaan dengan tata usaha negara dan perdata, dikerjasamakan antara Pemda Sumedang dengan Kejaksaan Negeri Sumedang. MoU itu, ditandatangani Bupati Sumedang Dr H Dony Ahmad Munir dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumedang, Endang Sudarma di Ruang Kerja Kajari Sumedang, Senin (27/7).

“MoU setidaknya akan lebih mengarahkan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan peraturan hukum yang ada,” kata Bupati Sumedang, H Dony Ahmad Munir di sela-sela kegiatannya.

Dikatakan, ruang lingkup kerjasama tersebut, meliputi pemberian bantuan hukum dari jaksa pengacara negara, memberikan pertimbangan hukum baik itu legal opinion (pendapat hukum) dan legal asistent (pendampingan hukum) dari jaksa pengacara negara kepada Pemkab Sumedang, berkaitan dengan tindakan hukum lainnya serta berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM di bidang hukum itu sendiri.

“Dimana, jaksa pengacara negara bisa menjadi mediator dan fasilitator dalam rangka menyelesaikan sengketa di bidang perdata dan tata usaha negara,” ujarnya.

Disebutkan, dinamika pemerintahan yang kian kompleks saat ini, pemerintah membutuhkan sebuah kekokohan hukum dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. “Untuk itulah, pertimbangan hukum akan sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan pendapat hukum dan pendampingan,” terangnya.

Senada dikatakan Kejari Sumedang, Endang Sudarma. Setelah MoU, langkah berikutnya adalah tindak lanjut dalam bentuk Surat Kuasa Khusus (SKK). “Dengan dibuatnya SKK, setiap langkah kita memberikan pendampingan betul-betul ada koridor hukumnya,” tutur Endang.

Bahkan dengan MoU itu, diharapkan tidak banyak lagi pelanggran hukum. “Sehingga masyarakat akan merasakan pemerintahan yang baik termasuk Kejaksaan di dalamnya,” ujarnya.

Kajari juga menerangkan, di samping melakukan MoU dengan Pemkab Sumedang, pihaknya juga melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. “Harapan saya, penyuluhan hukum kepada masyarakat semakin ditingkatkan, supaya kejahatan di Sumedang semakin tidak ada. Masyarakat Sumedang harus mendapatkan pendidikan hukum yang baik dengan cara penyuluhan hukum,” pungkasnya. (nur)