oleh

Pemda Hentikan Praktik Alih Fungsi Hotel di Jatinangor

SUMEDANG – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah melakukan tindakan tegas kepada para pengusaha apartemen, kosan dan kontrakan yang beralih fungsi menjadi hotel di wilayah Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Tindakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menekan para pengusaha apartemen, kontrakan dan kos kosan yang dialih fungsikan menjadi hotel.

Oleh sebab itu, DPMPTSP secara tegas mengeluarkan surat penghentian kegiatan alih fungsi hotel dengan no 503/005/Bd.PP yang dikeluarkan pada tanggal 03 Januari 2020.

Adanya tindakan tersebut, disambut antusias oleh sejumlah pengusaha yang terdaftar dalam organisasi profesi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Sumedang.

“Kami apresiasi kepada langkah Pemda Sumedang yang melakukan upaya hukum seperti itu. Sehingga iklim usaha di Sumedang ini bisa kondusif. Karena dengan adanya apartemen dan kosan yang alih fungsi menjadi penginapan itu termasuk pelanggaran,” ujar ketua PHRI Sumedang H Nana Mulyana saat dihubungi Sumeks, Selasa (7/1).

Nana menerangkan, sejumlah hotel resmi yang ada di Kabupaten Sumedang seharusnya dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa mendongkrak perekonomian melalui pajak daerahnya.

“PHRI adalah para wajib pajak yang taat aturan. Dan pajak daerah yang lainnya juga itu kami bayar. Sedangkan disisi lain apartemen yang alih fungsi itu merugikan kami dan pemerintah. Kami yang bayar pajaknya, tetapi tergerus pasarnya oleh mereka. Kan mereka tidak bayar pajak daerah,” paparnya.

Selain itu, keberadaan apartemen, kos kosan dan kontrakan yang beralih fungsi dengan pemasaran melalui aplikasi online tersebut diketahui mengganggu terhadap okupansi (hunian) hotel.

“Jadi Sumedang itu bukan tidak ramai, yang nginep banyak dan okupansi juga harusnya bagus. Dengan pemesanan seperti itu, ya akhirnya pasar kami jadi tergerus,” jelasnya.

Baca Juga  Nurdin Zaen Berikan Penjelasan Dua Kader PPP Duduki Posisi Ketua Lembaga dan Organisasi

Sementara itu, Nana juga menyebutkan jika akhir tahun 2019, okupansi hotel di Sumedang hanya berkisar di angka 40% – 50% dalam satu bulan.

“Kebayang, itu investasi yang begitu besar. Kayak kemarin, liburan akhir tahun harusnya jadi moment yang baik untuk menutupi okupansi bulan sebelumnya yang relatif kecil. Kalau di rata-rata kan sekitar 45%. Ini merugikan dan ternyata pasar kami memang terambil oleh mereka,” tuturnya. (bay)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed