Pemilihan Rektor Unpad Kisruh

JATINANGOR – Sengketa hukum Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Pengadilan Negeri (PN) Bandung masih bergulir. Proses mediasi antara Atip Latipulhayat sebagai penggugat dengan Majelis Wali Amanat (MWA) Unpad dan Kemenristek Dikti sebagai pihak tergugat juga belum menemui titik temu.

Ketua Tim Kuasa Hukum MWA Unpad Adrian E Rompis menuturkan pihaknya bersama pihak penggugat telah melakukan upaya mediasi. Namun hingga saat ini belum mendapatkan hasil yang dinilai adil untuk kedua belah pihak.

Melalui siaran persnya, Adrian memberikan penjelasan ke masyarakat tentang sidang perkara gugatan atas nama Prof. Atip Latipulhayat,SH.,LL.M.,PhD melawan MWA Unpad sebagai Tergugat I dan Kemenristekdikti sebagai Tergugat II di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung.

Adapun, pihak tim kuasa hukum MWA Unpad mengajukan keberatan karena proses mediasi di Pengadilan Negeri Kls IA Bandung pada sidang tertanggal 18 Juli 2019 disepakati untuk ditunda sampai dengan tanggal 25 Juli 2019.

”Penundaan sidang mengingat pihak kuasa penggugat meminta waktu tambahan untuk menyampaikan kepada prinsipalnya (Atip Latipulhayat) tentang sikapnya terhadap surat Ketua MWA Unpad tertanggal 17 Juli 2019 yang merupakan jawaban terhadap surat dari penggugat tertanggal 12 Juli 2019 berkaitan dengan Keberatan terhadap kesepakatan MWA Unpad dalam pelaksanaan pemilihan rektor Unpad yang memperhatikan surat Kementerian Ristekdikti tanggal 10 April 2019,” kata Tim kuasa Hukum MWA Unpad, Adrian E.Rompis.

Menurutnya, surat ketua MWA Unpad tertanggal 17 Juli 2019 pada pokoknya menolak keberatan yang diajukan Atip Latipulhayat, mengingat gugatan telah melampaui jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan.

”Selain itu proses pelaksanaan pemilihan Rektor Unpad telah memasuki tahap akhir penyelesaian sesuai dengan arahan Menteri Ristekdikti berdasarkan surat Tanggal 10 April 2019,” katanya.

Disepakati dalam sidang mediasi tanggal 18 Juli 2019 tersebut di atas, sebagai penambahan waktu mediasi, prinsipal, dalam hal ini Penggugat diharapkan dalam sidang mendatang dapat menentukan sikap untuk menerima atau menolak proses pemilihan Rektor Unpad sesuai dengan permintaan dari Menristekdikti tanggal 10 April 2019.

”Sesuai dengan prinsip, mediasi tidak hanya terbatas dalam ruang sidang, yang artinya dapat dilakukan juga diluar persidangan atas inisiatip dari para pihak,” tandasnya.

Seperti diketahui Prof. Atip Latipulhayat, SH., LL.M., Ph.D. sebagai penggugat terhadap MWA Unpad dan Kemenristekdikti keberatan dengan proses dan seleksi pemilihan rektor Unpad periode 2019. (imn)

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.