oleh

Pemkab Belum Setor Data ke PLN, OTD Belum Nikmati Listrik

KOTA – Penderitaan yang dialami orang terkena dampak (OTD) Jatigede, ternyata belum juga berakhir. Di saat sebagian besar sudah bisa membangun kembali rumah di tempat relokasi, nyatanya pemerintah belum siap dengan data warga untuk pemasangan baru (PB) listrik. Alhasil, mereka seperti kembali pada zaman heubeul, menggunakan cempor maupun patromak untuk penerangan malam hari.

Kekesalan warga, ditambah adanya orang yang mengaku bisa mengurus PB listrik. Syaratnya, mereka harus menyetorkan sejumlah melebihi tarif PB yang seharusnya. Alih-alih mendapat penerangan, sejumlah uang yang disetorkan pun raib entah kemana.

Mananggapi persoalan ini, Manager PLN Area Sumedang-Majalengka, Hj Zubaidah memastikan, pemungutan iuran listrik kepada OTD, adalah ilegal. Pasalnya, kata dia, untuk pemasangan daya 450 dan 900 (program subsidi) bagi OTD, haruslah berdasarkan data dan rekomendasi dari pemerintah.

“Hingga saat ini, kami belum menerima data dari pemerintah. Hanya saja, kami baru mendapat surat rekomendasi dari Pak Wabup untuk PB. Hanya saya, untuk PB kami masih menunggu data dari pemerintah juga. Sebab itu, saya memastikan jika saat ini ada yang mengaku-aku bisa melayani pemasangan baru daya 450 dan 900 bagi OTD, itu ilegal,” tegas Zubaidah saat berkunjung ke Kantor Sumedang Ekspres, didampingi Asmen Pelayanan PLN, Nita, kemarin (15/12).

Terlebih, kata Zubaidah, untuk pengajuan PB, warga sendiri yang harus mengajukan ke PLN atau tidak melalui calo. “Tarif pemasangan ini sudah ada ketentuannya. Jikalau melebihi biaya dari ketentuan, bisa dilaporkan,” tambahnya.

Zubaidah juga menyebut, persoalan data OTD yang berhak mendapatkan pelayanan PLN ini, sangat penting. Mengingat, amanat Presiden RI menyatakan, subsidi listrik harus tepat sasaran. “Kami tidak mau gegabah melakukan PB sebelum ada data riil dari pemerintah,” tutur perempuan yang kemarin mengenakan dress merah dipadu kaos warna hitam tersebut.

Persoalan lainnya, kata dia, data awal OTD yang memiliki sambungan listrik tidak lebih dari 4.300 kepala keluarga. Namun, saat ini, tutur Zubaidah, informasi yang masuk ke PLN, nyatanya membengkak, mencapai 5.500 kepala keluarga. “Untuk itu, sekali lagi saya informasikan, untuk pemasangan listrik ini, kami harus mendapatkan data dari pemerintah. Dan, saat ini kami masih menunggu. Bahkan, upaya jemput bola pun sudah kami lakukan,” tutupnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sumedang, Ade Rucita menyebutkan, pada prinsipnya layanan publik itu memenuhi kaidah yassiru wala tu’assiru. “Permudah jangan dipersulit, pemerintah daerah harus berjuang keras bagaimana kebutuhan yang sangat mendesak bagi warga OTD Waduk Jatigede, sesegera mungkin terpenuhi. Seperti listrik, jalan akses menuju pemukiman relokasi, sarana air bersih, sarana kesehatan, sarana pendidikan. Itu semua ada kekhususan bagi OTD untuk segera dibangunkan,” ujarnya.

Ade berharap untuk kebutuhan mendasar Pemkab Sumedang bisa bergerak cepat. “Saya percaya, pasti ada cara bagi pemda dalam hal ini wakil bupati beserta jajarannya untuk bergerak cepat. Kasihan warga terkena dampak kalau sampai saat ini, kebutuhan mendasar tersebut belum terpenuhi,” pungkasnya. (red/ign)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed