Penanganan Korban Masuk Masa Transisi

Penanganan Korban Masuk Masa Transisi

LONGSOR: Penampakan udara lokasi longsor di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan.(ASEP HERDIANA/SUMEKS)

PEWARTA: Asep herdiana

KOTA – Pemerintah Kabupaten Sumedang, akhirnya memutuskan penangan korban longsor, di wilayah Desa Ciherang dan Pasangrahan Baru Kec.Sumedang, masuk dalam masa transisi, selama 21 hari kedepan.

Kebijakan itu diputuskan setelah Bupati Sumedang, H.Eka Setiawan, menggelar rapat terbatas (ratas) dengan Satgas Penanganan Bencana, yang dihadiri Kapolres Sumedang, AKBP Agus Iman Rifai, Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) H.Zaenal Alimin, Ketua Pelaksana BPBD H.Ayi Rusmana, Asisten Pembangunan, H.Dede Hermasah, serta Kasdim 0610 Sumedang, Mayor Inf Agus Budi Cahyanto, bertempat di Ruang Rapat Bupati, Gedung Induk Pusat Pemerintah Sumedang, Rabu (5/10).

Bupati mengatakan sesuai rencana pelaksanaan masa transisi akan berjalan selama 21 ke depan. Selama masa itu, Tim Transisi, akan melakukan berbagai persiapan dilapangan, termasuk menyiapkan hunian sementara (hunra) bagi korban longsor. “Tim transisi yang di Ketuai oleh Kepala BPBD ini, akan bekerja selama 21 hari kedepan,” kata Eka.

Ia menjelaskan berdasarkan hasil validasi dilapangan, korban longsor yang mendapat prioritas untuk ditempatkan di hunian sementara, berjumlah 247 KK dari total korban longsor yang selama ini mengungsi di Posko Pengungsian Tadjimalela dan Makodim 0610 Sumedang, sebanyak 525 KK.

Selanjutnya 247 KK itu, direncakan akan dihunikan sementara di komplek perumahan yang semula akan digunakan untuk merelokasi warga OTD (orang terkena dampak) Pembangunan Waduk Jadigede, di Desa Sakurjaya Kec.Ujungjaya.

Dilokasi tersebut, terdapat 500 unit rumah. Tapi yang baru dinyatakan siap, baru sekitar 60 unit. “ Berdasarkan hasil validasi dilapangan, hanya 247 KK yang benar-benar rumahnya rusak dan tidak layak lagi untuk ditempati. Namun, sebelum mereka dihunikan disana, Tim Transisi, terlebih dulu harus secepatnya menyiapkan fasilitas penerangan (listrik) dan air bersih,” katanya.

Selama berada di hunra, mereka akan mendapat jaminan hidup (jadup) dari pemerintah, sebesar Rp.10.000/jiwa setiap harinya, selama 3 bulan ke depan. “Tidak hanya hunian yang harus difasilitasi, tapi kebutuhan hidup mereka juga dijamin oleh pemerintah, selama 3 bulan ke depan,” ungkapnya.

Sedangkan, untuk KK yang tidak masuk dalam prioritas dihunikan, akan difasilitasi kembali ke rumahnya atau tinggal dikerabatnya. “ Ya, kalau memungkinkan, mereka akan difasilitasi untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Itu pun kalau permukiman mereka sudah dinyatakan aman, untuk ditempati lagi,” tandasnya.

Disamping itu, sebagai tindak lanjut penanganan korban longsor tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan lahan bakal tempat relokasi di tanah negara, yang berada di wilayah Desa Margalaksana dan Margapala Kec.Sumedang Selatan.

Lahan tersebut, berdasarkan hasil penelitian oleh Tim Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG), dinyatakan layak untuk dijadikan permukiman. “Sudah ada dua lokasi yang sudah disiapkan untuk tempat relokasi. Dan lahan tersebut, sudah dinyatakan aman untuk dijadikan permukiman,” kata Eka.

Sekarang persoalannya, lanjut Bupati, tinggak mengajukan anggaran untuk biaya pembangunan rumahnya, melalui APBN (anggaran pendapat belanja negara) maupun APBD Provinsi Jawa Barat, jika memungkinkan. “Pada prinsipnya, pemerintah akan memberikan yang terbaik buat masyarakat. Sehingga tidak tempat yang baru, yang akan dihuni nanti, kehidupan mereka bisa jauh lebih baik. Setidaknya keselamatan mereka terjamin dari ancaman bencana longsor,” imbuhnya.(Her)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.