Pengamat: RK Tidak Langgar Aturan

Pengamat: RK Tidak Langgar Aturan

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Aliansi Anak Bangsa (AAB) soal pose satu jari sewaktu ia menghadiri harlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Gor Padjadjaran, Kota Bandung beberapa waktu lalu.

PEWARTA: Redaksi

Kampanye di Hari Libur Tak Perlu Cuti

BANDUNG – Pengamat
Politik dan Pemerintahan Muradi turut berkomentar atas kasus yang menimpa
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurutnya, pria yang akrab disapa Kang Emil
tidak melanggar aturan karena hadir di acara PKB saat hari libur. “Sekalipun
dia kampanye saat itu. Dia tidak salah karena di hari libur,” tegas Muradi.

Seperti diketahui,
Ridwan Kamil dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal pose satu jari
sewaktu ia menghadiri harlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Gor
Padjadjaran, Kota Bandung beberapa waktu lalu.

Kendati demikian,
jika publik merasa kurang puas dengan tindakan Kang Emil, masyarakat bisa
melaporkannya ke pihak yang berwenang. Menurutnya, sudah menjadi hak warga
negara untuk berpendapat. Namun ia meyakini, sebagai orang nomor 1 di Jawa
Barat, Kang Emil memahami betul aturan perundang-undangan.

“Saya yakin Kang
Emil, terlepas dengan apa yang dia punya, dia tahu betul aturan. Dia pasti
menjaga agar tidak “offside”. Dan Kang Emil juga punya hak untuk menjelaskan
kepada publik,” katanya.

Ia juga berpendapat,
aktivitas Ridwan Kamil di acara PKB, tidak bisa dibandingkan dengan kasus yang
menimpa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab, Kang Emil hadir di acara
PKB di hari libur. “Dia hadir di sana bukan di saat jam kerja. Kalau jam kerja,
tentu harus cuti terlebih dahulu,” katanya.

Muradi merujuk pada
aturan PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 62 Ayat 1 yang menyebutkan, menteri,
gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota
sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat 3 huruf B dan C dapat diberikan cuti di luar tanggungan
negara.

Sementara ayat 3 di
Pasal 62 menyatakan, cuti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali
kota, wakil wali kota, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan cuti oleh
menteri yang menyelenggaran urusan dalam negeri.

Ayat 4 Pasal 62
menyatakan, cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan satu hari
kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye. Lalu di ayat 5 Pasal 62
dinyatakan, gubernur wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil
wali kota yang melakukan kampanye pada hari libur tidak memerlukan cuti.

“Kalau di hari Sabtu
dan Minggu, itu kan hari libur. Jadi ya tidak perlu cuti. Dan sah-sah saja
melakukan kampanye,” ujarnya.

Bahkan menurutnya,
pemahaman di hari kerja itu yaitu selama dalam batas waktu bekerja. Setelah jam
kerja usai, diperbolehkan kampanye. Hanya saja, bagi kepala daerah dan atau
pejabat publik memiliki etika yang harus dijaga. “Kalau bisa, ya jangan lah.
Etikanya kurang pas kalau setelah pulang meski di luar jam kerja,” pungkasnya.

Dia menambahkan,
kampanye setelah pulang kerja diperbolehkan dengan catatan kepala daerah
diundang atas nama pribadi, bukan sebagai pejabat.

Menanggapi hal itu,
pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut mengatakan siap diperiksa. Hanya, ia
merasa tidak ada aturan yang dilanggar dalam kegiatan tersebut. “Jadi saya
dilaporkan ke Bawaslu, pertanyaan saya, jika dipanggil saya akan hadir gak ada
masalah bentuk ketaatan kepada negara. Pertanyaannya sederhana itu yang
melaporkan tolong sebutkan pelanggaran hukumnya apa? Kan melaporkan itu kalau
diduga ada pelanggaran hukum atau aturan,” ujarnya seperti dikutip
Kompas.com.

Pria yang akrab
disapa Emil itu mengatakan, kegiatan itu digelar pada hari libur, tepatnya pada
Minggu 2 November 2018. Ia pun tak menggunakan fasilitas negara saat hadir
dalam acara itu. “Saya ini melaksanakan kegiatan selalu taat aturan.
Aturan membolehkan pejabat negara melakukan aktivitas politik di akhir pekan
Sabtu Minggu. Saya datang ke acara PKB itu di hari Minggu. Sekali lagi,
melanggar aturan atau tidak? Tidak. Karena sudah konsultasi, secara aturan,
naik mobil juga pribadi, naik Kijang bukan mobil dinas,” katanya.

Adapun soal pose satu
jari, sambung Emil, itu merupakan simbol nomor urut partai. “Jadi acaranya
PKB jari saya itu simbolnya PKB, kalau Pak Jokowi jempol kalau tidak
salah,” ucapnya.

Ia menilai, pelaporan
itu cenderung mengada-ngada. Sebab, ia meyakini tak ada aturan yang dilanggar.
“Jadi saya balikin, tolong sebutkan dengan jelas pelanggaran hukum dan
aturannya apa. Kalau tidak bisa jawab ya berarti melaporkannya itu asal
melaporkan karena tidak ada dasar hukumnya. Demokrasi ini harus pakai akal
sehat, kalau memang ada pelanggaran ya kita akui dan sepakati, kalau tidak ya
jangan diada-ada. Waktu kita kan bisa dipakai untuk hal lain,” tutur Emil.
(and)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.