oleh

Pengelola Klaim Alihfungsi Dilakukan Konsumen

JATINANGOR – Baru baru ini, warga Jatinangor dihebohkan dengan maraknya alihfungsi apartemen dan pondok mahasiswa di kawasan pendidikan yang menjadi hotel/penginapan yang disewa per hari.

Tentu saja, berimbas pada usaha kos kosan kecil dan tidak masuk pajak PAD hotel ke Pemkab Sumedang.

Menanggapi masalah itu, salah seorang pengelola apartemen di Jatinangor yang enggan disebutkan namanya mengaku jika penyewaan kamar/ penginapan dilakukan oleh pemilik.

Dalam artian, pengelola apartemen telah menjual unit ke perorangan. Selanjutnya, oleh pemilik unit disewakan per hari bahkan mingguan.

“Kebanyakan apartemen di Jatinangor sudah laku terjual ke konsumen. Nah, jika bukti-bukti kepemilikan sudah pindah tangan, maka menjadi hak konsumen mau disewakan atau dikontrakan. Pengelola, hanya bertanggung jawab ketika unit belum terjual,” katanya.

Menurutnya, karena jual beli apartemen untuk investasi, tak jarang para pemilik unit apartement menyewakan kembali ke konsumen (bisa mahasiswa atau warga biasa). Bahkan, tak jarang dikerjasamakan dengan beberapa perusahaan aplikasi hotel agar memudahkan marketing penjualan.

“Semisal dipublikasikan oleh traveloka, reddoorz, airy, dan aplikasi hotel online lainnya. Kadang kalau sudah seperti itu, sulit memantaunya,” katanya.

Dia pun tak memungkiri jika sudah dikerjasamakan dengan perusahaan aplikasi hotel online, maka tak masuk pajak ke Pemkab Sumedang. Namun, bisa saja perusahaan aplikasi onlinenya yang membayar pajak ke negara.

“Misalnya, saya menjual lotek, kemudian dikerjasamakan oleh grab food, apakah tukang lotek bayar pajak? Jelas enggak kan, itu mungkin aplikasi onlinenya yang bayar pajak,” katanya.

Dia pun mengakui jika adanya apartemen dan pondok mahasiswa yang dipasarkan melalui aplikasi online, jelas akan berdampak pada pengusaha kos kosan kecil. Sebab, konsumen pasti mencari yang mudah dan murah meski itu tidak wajar.

“Kalau pemilik unit, jelas mencari keuntungan karena tujuannya investasi, siapa yang cepat dia yang dapat. Mereka tak memikirkan unit kos atau apartemennya dipakai buat apa,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah mengeluarkan Surat Peringatan bernomor, 503/005/Bid.PP terkait Penghentian kegiatan alih fungsi hotel yang ditujukan kepada empat apartemen di Jatinangor yakni, Easton Park, Taman Melati, Pinewood dan Awani Pondokan Studento pada (3/1/2020) lalu.

Dalam Surat Peringatan yang ditandatanngani oleh Kadis DPMPTSP, Drs. Ade Setiawan Msi menyebutkan, bahwa ke empat apartemen di Jatinangor tersebut masih melakukan kegiatan fungsi hotel dan tidak melakukan perubahan alih fungsi menjadi hotel.

Pihak DPMPTSP meminta ke empat apartemen di Jatinangor itu agar segera menghentikan aktifitas kegiatan fungsi hotel sebab, tidak berizin.

Dalam Surat peringatan itu disebutkan, bahwa selama 2 hingga 3 hari terhitung surat dikeluarkan dan pihak apartemen masih melakukan aktifitas fungsi hotel maka akan diberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara, pembekuan izin atau pencabutan izin yang telah diterbitkan.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumedang, Nana Mulyana mengapresiasi positif upaya Pemkab Sumedang dengan mengeluarkan Surat Peringatan tersebut.

“Kami apresiasi langkah Pemda Sumedang yang melakukan upaya hukum seperti itu. Sehingga iklim usaha di Sumedang ini bisa kondusif. Karena dengan adanya apartemen yang beralih fungsi menjadi penginapan itu termasuk pelanggaran,” katanya kepada wartawan, Selasa (7/1/2020).

Menurut Nana, sejumlah hotel resmi yang ada di Kabupaten Sumedang seharusnya dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa mendongkrak perekonomian melalui pajak daerah.

Mengingat, keberadaan apartemen, yang beralih fungsi dengan pemasaran melalui aplikasi online tersebut dinilai mengganggu terhadap okupansi (hunian) hotel.

“Sumedang itu bukan tidak ramai, yang nginep banyak dan okupansi juga harusnya bagus. Dengan pemesanan seperti itu, ya akhirnya pasar kami jadi tergerus,” tuturnya.

Nana memaparkan, jika akhir tahun 2019, okupansi hotel di Sumedang hanya berkisar di angka 40 persen hingga 50 persen dalam satu bulan.

“Dapat dibayangkan, itu investasi yang begitu besar. Seperti pada momentum liburan akhir tahun kemarin, harusnya jadi moment yang baik untuk menutupi okupansi bulan sebelumnya yang relatif kecil, Jika di rata-rata kan sekitar 45 persen, Ini sudah merugikan dan ternyata pasar kami memang terambil oleh mereka,” tandasnya. (imn/bbs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed