oleh

Penghapusan Tenaga Honorer Sampai 2023

SumedangEkspres.com – Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi-Birokrasi (Kemenpan RB) Setiawan Wangsaatmaja menegaskan larangan perekrutan tenaga honorer oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menghapus tenaga honorer.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, terdapat masa transisi selama lima tahun bagi tenaga honorer. Penghapusan tenaga honorer dilakukan bertahap hingga tahun 2023.

Pemerintah akan menerapkan sanksi bagi instansi pemerintahan yang tetap melakukan perekrutan tenaga honorer pada pada masa transisi. Saksi sesuai pasal 96 PP No. 49 Tahun 2018 yakni ayat 1 bahwa PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

Pada ayat 2 tentang larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK. Sedangkan ayat 3 tertera bahwa PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

”Instansi tersebut akan mendapat sanksi. Pasal 96 PP 49 Tahun 2018 menyebutkan, yang masih mekukan perekrutan akan diberikan sanksi sesuai ketentun peraturan perundang-undangan,” ujar Setiawan dilansir FIN.CO.ID (Group Sumeks), kemarin.

Kendati ia tidak menjelaskan secara detail sanksi yang akan diberikan kepada para pelanggar perekrutan selama masa transisi. “Sanksinya diputuskan dengan kementerian terkait,” ucap Setiawan.

Dia menambahkan, meski ada larangan perekrutan pegawai honorer, instansi pemerintah bisa menambah pekerja, seperti tenaga ahli atau dengan skema pihak ketiga untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Pemerintah menyarankan kepada pegawai honorer mengikuti seleksi CPNS dan PPPK sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam masa transisi hingga tahun 2023.

”Ada transisi lima tahun, jadi diharapkan silakan tenaga honorer untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPPK sesuai dengan prosedur yang ada. Masa transisi lima tahun ini untuk merapikan, kalau tidak akan terus ada masalah,” kata Setiawan.

Baca Selengkapnya…!!!

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 komentar

  1. Banyak orang yang telah ambil Hadiah Angpao 5% Hingga meraih puluhan juta rupiah hanya dengan bermain game di dupa88,net sekarang saatnya giliran kamu untuk seperti mereka kunjungi situsnya dan bergabunglah sekarang juga.