oleh

Pepep: Dana Haji Jangan Diutak-atik

SUMEDANGEKSPRES.COMSEKRETARIS DPW PPP Jawa Barat, H Pepep Saeful Hidayat SIKom mengambil sikap terkait informasi penggunaan dana calon jamaah haji tahun 1441 H/ 2020 M untuk penguatan rupiah.

Dikutip dari radarcirebon.com (group Sumedang Ekspres), Pepep mendesak pemerintah agar tidak memanfaatkan dana umat tersebut untuk kepentingan apapun dan sebaiknya dikembalikan kepada calon jamaah.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat asal dapil Sumedang, Majalengka dan Subang (SMS) ini menegaskan, dana calhaj tidak boleh diutak-atik untuk kepentingan apapun. Terkecuali diminta sendiri oleh jamaah.

“Kami meminta pihak terkait secara terbuka menyampaikan kebenaran dan kepastian informasi tersebut. Beredarnya informasi bahwa dana haji akan digunakan untuk penguatan rupiah itu tidak boleh dilakukan dan harus dijelaskan kepada publik,” tegasnya, baru-baru ini.

Oleh karenanya, pengawasan pengembalian terhadap dana jamaah harus dilakukan secara ketat. Pasalnya, segala sesuatu yang menyangkut dana umat yang sifatnya uang pribadi itu harus izin. “Pemeritah tidak boleh mengambil sikap secara sendiri,” katanya.

Sementara itu secara terpisah, Anggota Komisi VIII DPR RI yang salah satunya membidangi haji Maman Imanulhaq angkat bicara terkait keputusan Kementerian Agama (Kemenag) RI yang membatalkan penyelenggaraan ibadah haji 1441 H atau 2020 M. 

Menurut Maman, keputusan penundaan haji tersebut tanpa ada komunikasi dan konsultasi terlebih dahulu dengan komisi VIII DPR sebagai mitra kerja Kementerian Agama RI.

Baca juga :

Meski Negatif, Keluarga Pasien di Darmaraja Tunggu Evaluasi

“Kita sangat menyayangkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan Kementerian Agama RI di luar kelaziman tanpa mekanisme rapat bersama antara Kemenag RI dengan DPR,” kata politikus PKB ini.

Maman juga menerangkan, sebelum mengambil kebijakan, seharusnya DPR RI diajak komunikasi untuk bisa memberikan masukan dan pertimbangan dari berbagai aspek. Namun sayang hal itu tidak ditempuh. 

“Ini keputusan penting karena menyangkut dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atau anggaran jamaah dan negara. Jadi perlu pertimbangan yang matang, tidak boleh sepihak,” tuturnya. (ono/smks)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed