Sumedang Ekspres

Bacaan Utama Warga Sumedang

Sumeks_image

DITEBANG: Suasana wilayah hutan jati Blok Rancabaren Desa Babakanasem Kecamatan Conggeang setelah ditebang. PT Perhutani dianggap telah keluar dari kesepakatan yang dilakukan dengan warga Desa Babakanasem Kecamatan Conggeang. ATEP BIMO AS/SUMEKS

Perhutani Dinilai Keluar dari Kesepakatan

Penebangan Hutan Jati Blok Rancabaren

SUMEDANGEKSPRES.COM – PT Perhutani dianggap telah keluar dari kesepakatan yang dilakukan dengan warga Desa Babakanasem Kecamatan Conggeang. Hal itu, terkait penebangan tegakan di wilayah hutan jati Blok Rancabaren yang akan dilalui Jalan Tol Cisumdawu.

Hal itu disampaikan Ketua BPD Desa Babakanasem, Rasma Mahendra kepada Sumedang Ekspres, Senin (29/6). “Demi kelancaran progam nasional untuk pembangunan Jalan Tol Cisumdawu tersebut, pihak Pemerintah Desa Babakanasem telah menginzinkan untuk penebangan tegakan di wilayah Rancabaren walaupun status tanahnya masih ngambang,” ujar Rasma.

Menurut Rasma, sebelumnya, warga dan Pemerintah Desa Babakanasem dengan Perhutani telah melakukan kesepakatan yang difasilitasi Pemkab Sumedang, untuk penebangan hutan jati di wilayah Rancabaren. Kesepakatan itu, menghasilkan beberapa poin.

Diantaranya, kesepakatan yang paling dominan dirasakan masyarakat yaitu kayu akan diamankan dulu di TPK Tomo. “Ternyata, setelah dua kali ditelusuri sekarang kayu tersebut hampir tidak ada,” ujar Rasma.

Rasma menerangkan, setelah ada kesepakatan antara warga dan pihak Perhutani, pihak Perhutani langsung  melakukan pendataan dan penebangan pohon di wilayah tersebut. Namun ketika warga menanyakan hasil klaim jumlah tebangan kayu, pihak Perhutani tidak menunjukkan data tebangan kayu sampai saat ini.

“Hingga saat ini, Perhutani tidak memberitahu masalah tersebut kepada pihak Desa Babakanasem. Luas tanah di Rancabaren yang akan dilalui tol sekitar 2 hektar,” jelasnya.

Rasma pun memohon pihak terkait yang memfasilitasi kesepakatan warga dengan pihak Perhutani, agar segera menindaklanjuti keresahan warga. Pasalnya, warga Desa Babakanasem terus mempertanyakan hal tersebut ke pihak Pemerintah Desa Babakanasem.

“Sementara, pihak Pemerintah Desa Babakanasem sendiri sampai saat ini belum bisa menjawab karena tidak mempunyai data tersebut tidak diberitahu oleh PT Perhutani. Kami berharap adanya kejelasan masalah ini agar Pemerintah Desa Babakanasem bisa memberikan keterangan kepada warga,” ujarnya.

Rasma menuturkan, wilayah hutan jati Rancabaren sendiri, sampai saat ini merupakan wilayah yang diselisihkan oleh Desa Babakanasen dengan PT Perhutani. Desa Babakanasem dan PT Perhutani masing-masing mengklaim bahwa itu termasuk wilayahnya.

“Baik pihak Desa Babakanasem maupun PT Perhutani mempunyai bukti masing-masing. Hingga, perselisihan tersebut belum selesai hingga kini padahal telah beberapa kali melakukan pertemuan,” terangnya. Dikatakan, tanah yang diselisihkan sendiri oleh Desa Babakanasem maupun PT Perhutani, seluas kurang lebih 125 Hektar. Dan, 145 Hektar dengan yang ada di wilayah Desa Cacaban. (atp)