oleh

Perhutani Sebut Sengketa Rancabaren Masalah Lama

SUMEDANGESKPRES.COM – Pihak Perhutani, mengakui bahwa kawasan Hutan Blok Rancabaren Desa Babakansem Kecamatan Conggeang, merupakan permasalahan lama. Ada dua versi pengakuan atas status lahan itu.

Hal itu disampaikan Waka ADM wilayah Sumedang Utara Perhutani KPH, Tarsidi saat ditemui Sumeks di kantornya, Selasa (11/8). “Ketika kita berbicara kawasan hutan sudah tentu dengan berbagai data pendukungnya,” ujar Tarsidi.

Menurutnya, pendukungnya yaitu berdasarkan data yang dimiliki Perhutani status Rancabaren merupakan kawasan hutan. Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 195/KPS/-11/2003 tentang Penunjukkan Kawasan Hitan di wilayah Jawa Barat serta Keputusan Menteri Kehutanan RI No SK. 5352/Menhut -VII/KUH/2014 tentang penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Tomo di Sumedang.

Lanjut dia, disamping itu berdasarkan Legal Opinion Kejari Sumedang No.B-835/0.2.21/Gtn/04/2012 dan Legal Opinion Kejari Jawa Barat No B-3226/0.2/Gtn/062012 menyatakan bahwa blok Rancabaren Kawasan Hutan. “Terakhir berkaitan dengan terlintasi Blok Rancabaren oleh trase Tol Cisumdawu, dimana Ijin Penggunaan Kawasan Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) telah terbit dan dokumen pendukungnya seperti pertimbangan Bupati Sumedang menyatakan kawasan hutan,” paparnya.

Sementara itu, kata dia, versi pemerintah desa kawasan Rancabaren itu merupakan tanah pangangonan. Pihak Perhutani tidak tahu definisi tanah pengangonan tersebut seperti apa. Dokumen yang harus melekat apa dan harus ditetapkan. “Menurut Perhutani sendiri, itu kawasan hutan yang diklaim pihak lain. Menurut pemerintah desa sebaliknya,” jelasnya.

Dijelaskan, Perhutani sudah mengambil beberapa langkah untuk menyelesaikan terkait Blok Rancabaren. Termasuk, dengan adanya rencana pembangunan jalan tol Cisumdawu, Perhutani sudah berkomunikasi dan diskusi dengan difasilitasi Pemkab Sumedang. Dan, sudah dilakukan beberapa kali. “Karena memang proyek tol strategis sehingga kita semua sepakat pembangunan tol harus berjalan,” katanya.

Disisi lain, untuk menyelesaikan permasalahan blok Rancabaren akan dilakukan komunikasi dengan pihak desa. Termasuk, dalam kegiatan penebangan kayu. Dalam rangka pemanfaatan kayu, Perhutani akan memproses di tata usaha hasil hutan sesuai prosedur yang berlaku. Namun, dipisahkan dari kegiatan tebangan rutin Perhutani, tidak dicampur. Sehingga, jika kemudian ada penyelesaian secara musyawarah serta adanya solusi terkait status Rancabaren sendiri, sudah tercatat hasilnya. Agar, proyek tol tetap berjalan.

Kedua, ketika tidak diperoleh kesepakatan hasil musyawarah, maka akan dilakukan upaya hukum. Dikatakan, Blok Rancabaren sendiri merupakan wilayah admnistratif wikayah hutan RPH Cipelang BKPH Conggeang KPH Sumedang dengan luasnya 143, 7 Hektar. Sedangkan, wilayah Rancabaren yang akan digunakan tol seluas 19, 87 Hektar. (atp)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.