oleh

Pertumbuhan Investasi di Jatinangor Terus Melambat

SUMEDANG – Anggota komisi II DPRD Sumedang Asep Sumaryana menilai jika pusat Pemerintahan Sumedang berada diantara dua Jati, yakni Jatinangor dari sebelah barat dan Jatigede dari sebelah timur. Seperti diketahui, kata Asum, Jatinangor telah ditetapkan sebagai Jatinangor Kawasan Strategis Nasional (JKSN) sejak lebih dari 10 tahun.

“Kenyataanya, Jatinangor memang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh industri, perhotelan, perdagangan dan tempat tujuan atau destinasi pendidikan nasional,” ujarnya kepada Sumeks, Selasa (5/11).

Sementara Jatigede, lanjut Asum, dikenal sebagai bendungan raksasa yang masih menyisakan berbagai dampak sosial ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

Tak hanya itu, di lokasi berbeda juga masih ada Bendung Rengrang dimana sebagai kompensasi kerugian sosial antropologi dan ekonomi turut luput daru perhatian.

“Padahal dalam visi yang tercantum di Tataruang 2018-2023, bahwa Sumedang ingin menjadi daerah agribisnis yang ditunjang pariwisata dan industri. Dan akhir-akhir ini juga bupati kencang kumandangkan angan-angan mewujudkan   Kawasan Ekonomi Khusus Jatigede (KEK Jatigede) dengan tema Jatigede  Kawasan Pariwisata Kelas Dunia (JKPKD),” paparnya.

Oleh sebab itu, Asum mengasumsikan jika dibandingkan kedua ‘Jati’ tersebut, JKSN adalah realita yang sedang tumbuh dengan  melambat. Sedangkan KEK Jatigede adalah angan yang sedang kencang digarap dan masih jauh dari realita.

“Bagaimana realita JKSN? Jatinangor sejak tahun 1985 telah menjadi tujuan destinasi pendidikan dan investasi industri manufaktur. Bayangkan, kini sekitar 7000 an mahasiswa setiap tahun datang, tinggal dan membelanjakan sejumlah uang selama 4 tahun,” beber Asum.

Promosi Jatinangor sendiri, lanjut Asum lagi, tanpa menggunakan APBD Sumedang. Dikarenakan Brand image Jatinangor sudah pada tahap self promotion.

“Belum lagi migran luberan, Bandung Metropolis bermigrasi  tinggal di Kawasan Jatinangor. Akhirnya di Kawasan Jatinangor terjadi multiplier effect dan tumbuh menjadi kebanggaan dan memberi andil besar pada pembangunan Sumedang,” jelasnya.

Namun demikian, akhir-akhir ini kawasan Jatinangor terbilang tumbuh melambat. Indikasinya, jika pada tahun 2017 nilai investasi Rp9,9 Triliun (mungkin juga ada kesalahan metode perhitungan, red) dan pada tahun 2018 melorot ke nilai Rp998,3 Miliar saja.

Demikian juga dengan nilai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai Oktober tahun 2019 baru mencapai Rp23,3 Miliar dari target Rp63,5bMiliar atau baru tercapai 36,69 % saja.

“Sementara beberapa tahun sebelumnya BPHTB tidak kurang dari Rp50 Miliar. Angka-angka penurunan nilai investasi dan BPHTB ini menunjukan indikasi pertumbuhan Jatinangor malambat. Sebab, kontribusi Jatinangor selama ini terhadap investasi di Sumedang lebih dari 80 %,” sebut Asum.

Selain itu Asum juga menjelaskan alasan kawasan Jatinangor bisa tumbuh dengan melambat. Selain faktor eksternal, kondisi ekonomi juga disebabkan Kawasan Jatinangor minim pemeliharaan dan pengembangan.

Hal tersebut menurutnya dapat dilihat dari minimnya perhatian dan alokasi anggaran untuk fasilitasi infrastruktur guna menarik investor dan memberi kenyamanan kepada pendatang. Sementara kawasan Bandung Timur yang menjadi kabupaten tetangga, makin memiliki daya tarik.

“Investor menangkap peluang migran luberan Bandung Metropolis dengan melakukan investasi di Kawasan Bandung Timur yang berbatasan dengan JKSN,” kata Asum.

Sementara itu, lanjut Asum, untuk KEK Jatigede yang kencang dikumandangkan akhir – akhir ini, hanya banyak pencanangan angan-angan. Diantaranya yang menjadi contoh adalah Kawasan Industri Ujungjaya.

“Sejak 10 tahun, tak satupun investor masuk. Kemudian diperluas menjadi Kawasan Industri Butom Gede. Lantas Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) dari perbup dinaikan menjadi Perda SPBS kini sedang dalam pembahasan. Juga  sejak tahun 2010 lalu  sebagai respon akan adanya Bendungan Jatigede, sudah  dicanangkan  Kawasan Agropolitan Jatigede (KAJ),”

“Mungkin dikarenakan tahun 2010 masih hangat dalam ingatan tentang Visi RPJP Kabupaten Sumedang 2005 – 2025, Sumedang menjadi Kabupaten Agribisnis dan Pariwisata. Entah mengapa selama 10 tahun hingga kini tahun 2019  hampir melupakan apa itu Kawasan Agropolitan Jatigede,” ungkapnya.

Sejak dicananangkanya juga, hampir tidak ada judul kegiatan dan anggaran untuk mewujudkan KAJ. Melainkan hanya satu dua kegiatan yang disisipkan bahkan terbilang sedikit korelasinya dengan terwujudnya KAJ.

“Kencangnya angan mewujudkan KEK Jatigede bertema Jatigede sebagai destinasi wisata berkelas dunia, tapi jangan melupakan realita JKSN yang telah lama dan berkontribusi nyata menjadikan Sumedang ‘ngadaun ngora’,”

“KEK Jatigede itu angan keren abis, bisa habiskan waktu lama dengan hasil belum pasti. Sedangkan JKSN itu sudah lama memiliki brand image dan bisa menjadi pintu masuk daya tarik Sumedang termasuk KEK Jatigede,” jelasnya.

Dengan demikian, Asum menyayangkan jika JKSN tersebut minim pemeliharaan bahkan kemudian tumbuh melambat hingga lama-lama stagnan. Sedangkan angan ide, rekonstruksi  Sumedang Boehoen dengan brand image Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) belum terwujud alias  masih dalam imajinasi kejayaan  masa lalu yang belum teraktualisasi dalam realita kehidupan.

“Ada pepatah lama mengingatkan, salah satunya dari seorang ekonom kelas dunia Keynes, menurutnya membuat ide baru itu mudah. Yang sulit itu merubah kebiasaan lama yang menyulitkan ide baru itu terwujud. Lalu, saya ingin mengingatkan, ‘Ulah moro julang, ngaleupaskeun peusing. Angan-angan ide KEK Jatigede menjadi destinasi berkelas dunia harus terwujud dan realita Jatinangor sebagai Kawasan Strategis Nasional (JKSN) juga harus tetap dirawat,” tuturnya. (bay)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed