oleh

Petugas Incar Pelanggar Protokol Kesehatan

Gugus Tugas Kerahkan 120 Personel Plus Tim di Setiap Kecamatan

SUMEDANGESKPRES.COM – Upaya mendisiplinkan masyarakat dalam penggunaan masker, sejak 15 Agustus 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang secara efektif mulai memberlakukan Perbup Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Tertib Kesehatan, yang dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Covid-19.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid 19 Kabupaten Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan,  Penindakan dilakukan oleh Satpol PP serta TNI /Polri.

“Atas nama Gugus Tugas, dimana sebanyak 120 personel untuk tingkat Kabupaten telah disiapkan dan dibantu sepuluh
personel di masing-masing kecamatan,” kata Dony dalam siaran persnya, Kamis (10/9).

Sasaran lokasi atau jalur operasi Tim Kabupaten meliputi, Tim 1 melaksanakan Pengenaan Sanksi Administratif di Posko Alun-alun Sumedang, Tim 2 di Taman Telur, Tim 3 di Bunderan Alamsari dan Tim 4 di Posko Bunderan Binokasih.

“Waktu pelaksanaan dimulai dari jam 08.00 – 13.00, dengan sasaran Pengenaan Sanksi Administratif meliputi warga yang tidak memakai masker, toko dan toko modern yang belum menerapkan physical distancing dan
protokol kesehatan,” terang dia.

Bukan itu saja, pengendara kendaraan roda dua yang tidak memakai masker,
kendaraan pribadi atau dinas yang membawa penumpang melebihi kapasitas 50 persen dari kapasitas kendaraan dan hal-halnyang tidak sesuai dengan ketentuan Perbup No. 74 Tahun 2020, akan menjadi target sasaran para petugas.

“Ada tiga kategori pengenaan sanksi,  meliputi pertama sanksi ringan, kami akan melakukan teguran secara lisan dan teguran tertulis,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Civid 19, Iwa Kuswaeri menambahkan.

Kedua, sanksi sedang, berupa jaminan kartu identitas, kerja sosial dan pengumuman secara terbuka. Ketiga, sanksi berat.
Dikatakan berat, lantaran pihaknya akan tegas memberikan sanksi denda administratif.

“Kita kenakan denda mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu, penghentian
sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembekuan izin usaha atau
rekomendasi pembekuan izin usaha,  pencabutan sementara izin usaha atau
rekomendasi pencabutan sementara izin usaha serta pencabutan izin usaha atau
rekomendasi pencabutan izin usaha,” paparnya.

Disebutkan, sejauh ini jumlah pelanggaran AKB selama periode 15 Agustus – 10 September 2020, sebanyak 10.758 pelanggaran. “Sebanyak 258
pelanggaran di antaranya terjadi pada hari ini,” kata Iwa (Diskominfoditik/adv)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 komentar

News Feed