Senin, 3 Agustus 2020

Sumedang Ekspres

Bacaan Utama Warga Sumedang

PKL di Kawasan Pabrik Ditolak

JATINANGOR – Guna mengatasi kemacetan di sekitar pabrik Kahatek, karena adanya hilir mudik para karyawan serta banyaknya kendaraan yang ngetem dan pedagang kaki lima (PKL), sejumlah tindakan terus diusulkan. Bahkan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), berinisiatif agar PKL di izinkan untuk berjualan di dalam lingkungan pabrik.

Menanggapi persoalan itu, Kepala Bagian Umum PT Kahatek, Luddy Sutedja, mengaku bahwa persoalan para pedagang yang diduga menjadi biang kemacetan jalan, bukan menjadi urusan perusahaan.

Menurutnya, terjadinya kemacetan banyak faktor penyebanya. Selain hilir mudik para karyawan Kahatek masih ada PKL yang berjajar, walau saat ini jumlahnya sudah mulai berkurang.

“Kenapa PT Kahatek yang harus menyiapkan lahan buat para pedagang. Persoalan limbah saja belum selesai, masa harus mengurus tempat di dalam pabrik untuk para pedagang,” ujar Luddy kepada Jateks di kantornya, Jumat (12/8).

Selain itu, penyebab kemacetan pun dikarenakan angkot yang ngetem. “Jika angkot yang menyebabkan kemacetan, apa pabrik ini harus bikin terminal angkot juga di dalam. Itu buka solusi jika para pedagang harus diberi tempat di dalam pabrik,” tuturnya.

Selain itu, ditambah adanya keinginan membuat Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Namun dari yang sudah-sudah, JPO itu malah jadi rebutan para pengiklan baliho yang dipasang di atas jembatan.

“Sedangkan JPO itu nantinya akan berada di antara Kabupaten Bandung dan Sumedang. Siapa nantinya yang akan mengurus perizinanya,” tanya Luddy.

Padahal, kata Luddy, dalam mengatasi kemacetan, sudah dari dulu ada saran dari Satpol PP Provinsi Jawa Barat. “Bisa dicek sekarang, perusahaan ini sudah buatkan tujuh titik pintu untuk keluar masuk karyawan dan 668 mes, untuk karyawannya serta keluarganya. Namun ternyata, itu tidak menyelesaikan masalah kemacetan,” ucapnya.

Bicara soal pedagang yang harus dimasukan kedalam lingkungan pabrik, ini akan menambah masalah buat PT Kahatek. “Kita ini pabrik tekstil. Jika pedagang masuk dan mereka bawa peralatan seperti kompor dan gas, kalau terjadi kebakaran siapa yang akan tanggungjawab,” katanya menambahkan.

Ditegaskan Luddy, yang menjadi persoalanya, bukan pedagang yang harus masuk kedalam pabrik. Tetapi, bagaimana cara menertibkan angkot yang ngetem saat pulang dan masuk karyawan. Selain itu, banyak kendaraan roda dua yang melawan arus saat para karyawan pulang.

“Jika terjadi kemacetan karena angkot, apakah perusahaan ini harus menyediakan terminal juga di dalam pabrik? Itu kan tidak mungkin. Karyawan PT Kahatek itu ada 36 ribu orang. Kami belum bisa memikirkan soal PKL yang harus masuk berjualan di dalam pabrik,” pungkasnya. (kos)