PKL-Satpol PP Ricuh

KOTA – Kericuhan kembali terjadi saat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membongkar kios Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Tampomas, Kamis (18/7).

Mereka tidak terima lantaran pembongkaran hanya dilakukan di jalan itu, sementara PKL di Jalan 11 April, Taman Endog dan Panyingkiran tetap dibiarkan. Hal itu menimbulkan rasa cemburu yang acap kali menyelimuti PKL di bawah binaan HIWAPA itu.

”Perda penegakkan aturan tebang pilih. Kenapa harus selalu kita yang ditertibkan? Sementara masih terdapat bangunan liar di dalam lingkungan pasar yang hingga saat ini masih bertengger dengan kokoh,” kata Ketua HIWAPA Asep Rohmat kepada Sumeks, kemarin.

Selain itu, kata dia, putusan MA yang dimenangkan para penggugat yang diadvokasi HIWAPA, sampai saat ini masih belum juga direalisasikan.

”Ini pengadilan tertinggi yang diduga diabaikan. Ini pelecehan terhadap pengadilan,” ucapnya.

Bahkan Asep juga sempat menunjukan surat resmi yang dikeluarkan Pemda Sumedang, melalui Diskoperindag untuk mengosongkan bangunan liar di dalam pasar, yang hingga saat ini masih saja tetap ditempati.

”Kenapa Satpol PP tidak berani mengeksekusi bangunan liar itu, hanya karena belum ada perintah dari bupati. Bukannya penegakkan Perda itu perintah dari Bupati?” Kata Asep bernada keras.

Bahkan menurut dia, dalam Pasal 117 sudah sangat jelas, ketika diduga ada bangunan liar, maka harus ada sanksi administrasi. ”Jangankan pembatasan gedung dan pemberhatiannya pun sama sekali tidak ada,” ungkapnya.

Menurutnya, semua pelanggaran itu akan menjadi preseden buruk bagi Pemerintahan Kabupaten Sumedang kedepan.

”Kita akan demo. Kita akan ungkap kasus laporan Tahun 2014 terkait pengrusakan dan penyerobotan lahan pemikik sertifikat Hak Guna Bangunan, akan kita ungkap berdasarkan putusan Mahkamah Agung,” paparnya.

Bukan itu saja, dia menyebut pembangunan Pasar Moderen diduga cacat secara hukum. Hal itu dibuktikan dengan berkas IMB keluar pada tahun 2016, sementara pelaksanaan pembangunan sudah dimulai sejak tahun 2015.

”Ketika IMB cacat hukum, maka secara otomatis itu bangunan liar. Harus digaris polisi,” tuturnya.

Disebutkan Asep, luas tanah yang dikerjasamakan dalam perjanjian seluas 11.812 meter persegi, namun di dalam IMB nyatanya hanya sekitar 10 ribuan meter persegi.

”Artinya ada sekitar 1700 meteran persegi yang legal standingnya belum jelas, berarti belum disertifikatkan,” katanya.

Sementara itu Plt. Kasatpol PP Kabupten Sumedang, Deni Hanafiah menyebutkan, pembongkaran kios  sudah sesuai dengan amanat Perda, bahwa Jalan Tampomas harus terbebas dari PKL.

”Selain Jalan Tampomas, kawasan Taman Kota, Jalan Sebelas April dan Jalan Panyigkiran pun masuk ke dalam zona bebas PKL,” tandas Deni.

Namun Jalan Tampomas merupakan barometer, karena dilintasi jalan satu jalur yang notabenenya jalan hidup.  “Dalam penertiban ini pun kami tidak anarkis, karena tig hri sebelumnya sudah dilyngkan surat pemberitahuan terlebih dahulu,” tuturnya.

Dengan maksud, para pemilik kios bisa membongkarnya sendiri, sehingga tidak akan ada barang yang tusak.  “Kalau kami kan inginnya cepat,” jelasnya.

Sementara terkait kecemburaun para PKL dengan pembongkaran itu, pihaknya pun akan melakukan hal yang sama kepada para PKL di Jalan Sebelas April, Taman Endog dan Jalan Panyingkiran.

“Kita akan mengarah ke sana termasuk yang berada di lorong-lorong,” ucapnya.

Sementara terkait pembongkaran lima kios di dalam pasar yang diduga ilegal, Deni menyebutkan bukan ranahnya. (nur)

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.