Pleno Penghitungan Harusnya Penetapan Ade Sunarya: Tertuang di Peraturan MK

Peliput/Editor: ATEP BIMO AS/SUMEKS

Pleno Penghitungan Harusnya Penetapan Ade Sunarya: Tertuang di Peraturan MK

GELAR DISKUSI: Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaskab Sumedang Ade Sunarya saat menjadi narasumber dalam sebuah kegiatan Panwaslu, belum lama ini.(IST).(ATEP BIMO AS/SUMEKS)

KOTA – Pleno hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU Sumedang, khususnya untuk hasil penghitungan Pilbup Sumedang pada Kamis (5/7) lalu, seharusnya langsung menetapkan bupati terpilih.

Hal itu diungkapkan Komisioner Panwaskab Sumedang Bidang Hukum dan Penindakan Pelanggaran Ade Sunarya, kemarin (12/1).
“Selisih antara yang memperoleh suara terbanyak presentasenya cukup jauh dibandingkan dengan yang suara terbanyak kedua,” kata Ade di Kantor Panwaslu Sumedang.

Dikatakan Ade, dasar hukum penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2018 di antaranya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kedua, peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.

Ketiga, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Selain itu, kata dia, ada juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Ade menuturkan, peraturan MK Nomor 5 Tahun 2017, Pasal 7 ayat (2) poin (d) menyebutkan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

“Untuk Pilbup Sumedang selisih perolehan suara paslon peringkat pertama (42,81%) dengan peringkat kedua (18,70%) sebesar 24,11%. Hal itu menutup kemungkinan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke MK,” ujar Ade.

Sementara itu, kata Ade, Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan Permohonan Pemohon diajukan kepada MK paling lambat dalam tenggang waktu 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP.

Kemudian, kata dia, peraturan MK Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pertama jadwal pengajuan permohonan pemohon pada 4-10 juli 2018. Kedua, pencatatan permohonan pemohon dalam Buku Pengajuan Perkara Konstitusi (BP2K) atas permohonan pemohon 4-10 juli 2018. Dan, ketiga pencatatan permohonan pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) 23 juli 2018.

“Jadi, rapat pleno terbuka penetapan paslon terpilih, tidak perlu menunggu hasil pencatatan permohonan pemohon dalam BRPK, atau pasca 23 juli 2018,” tukasnya. (atp)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js