oleh

Pro Kontra Reaktivasi Jalur Kereta Api di Jatinangor

SUMEDANG – Adanya wacana reaktivasi Jalur Kereta Api (KA) Rancaekek-Tanjungsari yang melintas kawasan pendidikan Jatinangor menuai pro dan kontra masyarakat. Seperti diketahui jalur KA bekas perlintasan KA pengangkut hasil kebun zaman penjajahan Belanda milik PT SS yang sekarang berubah menjadi milik PT KAI akan kembali diaktifkan untuk mengurai kemacetan wilayah Tanjungsari dan Jatinangor.

Salah seorang warga Warung Kalde Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor yang rumahnya berada di perlintasan KA, Agus Arafat mengatakan pihaknya tidak menolak jalur KA diaktifkan. Hanya saja, karena sudah menempati lebih dari 20 tahun, dirinya menginginkan keadilan dan rasa kemanusiaan.

“Kita tidak menolak wilayah jalur KA mau dibuat apa. Karena yang sudah di Sertifikat sekalipun kalau diminta oleh negara untuk kepentingan yang lebih bermanfaat lagi silahkan. Tapi yang kita minta sekarang adalah Kejelasan dulu soal Status Tanah ini. Supaya kita bisa menata dan membangun kehidupan yang lebih baik lagi,” katanya.

Agus menginginkan kejelasan, apakah status tanah tersebut milik pemerintah apakah milik perusahaan swasta Belanda. Jika pun benar-benar digusur warga meminta hak seadil adilnya.

“Semoga para pemangku kebijakan, yang berjuang dalam tema Reaktivasi KA ini khususna yang terdampak, umumnya yang via jalur lain baik stakeholder, para dewan, sesepuh dan yang lainna semoga diberikan kesehatan, kekuatan dan tetap istiqomah demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakatnya,” katanya.

Lain halnya dengan Fay Sastra, dirinya mengaku sudah turun temurun menguasai lahan dari orang tuanya. Setahu dirinya, perlintasan KA itu bukan tanah milik SS melainkan tanah perkebunan yang dirampas pihak penjajah. Sehingga sesuai dengan UU Pokok Agraria hak penguasaan dikembalikan lagi ke negara dan boleh dibuatkan sertifikat tanah.

Sementara itu anggota DPRD Kabupaten Sumedang dari Partai PAN Dudi Supardi mengatakan masalah ini sudah dibahas di tataran Pemkab Sumedang dan Pemprov Jabar. Bahkan sudah terpampang dalam Rencana pembangunan jangka menengah panjang (RPJMD). Namun pada intinya, Bupati Sumedang berharap tidak ada warga yang dirugikan.

“Tadi malam pa bupati nelepon saya tentang reaktivasi ini, saya sampaikan warga Jatinangor tidak pernah menolak pembangunan, tapi tolong jangan dimiskin kan. Jadi intinya satu JANGAN DIMISKINKAN,” katanya.

Sebagai perbandingan, lanjut Dudi yang di daerah Cibatu Kabupaten Garut, masyarakat menerima penggantian Rp250.000 per meter persegi. Namun apakah di Jatinangor sama harganya dengan di Garut.

“Harga tanah di Garut dengan Jatinangor itu kan beda. Nah kita lihat saja nanti berapakah nilai tanahnya sesuai regulasi,” tandasnya. (imn) 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed