Puskesmas DTP Masih Terkendala Lahan

Puskesmas DTP Masih Terkendala Lahan

MENUNGGU: Sejumlah warga menunggu pelayanan kesehatan di Puskesmas Cimanggung, belum lama ini. (DOK JATEKS/ILUSTRASI)

Peliput/Editor: iqbal/iman nurman

CIMANGGUNG- Sejumlah warga Kecamatan Cimanggung mengharapkan pembangunan Puskesmas dengan tempat perawatan (DTP) Cimanggung segera terealisasi. Pasalnya, kebutuhan warga akan pelayanan kesehatan di kecamatan itu cukup tinggi. Adapun fasilitas yang ada dirasa kurang memadai.

”Kami warga Cimanggung mengharapkan adanya Puskesmas DTP. Karena kebutuhannya mendesak. Bayangkan jumlah warga di Cimanggung hampir sama dengan Jatinangor, namun sayangnya Cimanggung belum memiliki Puskesmas DTP,” ujar tokoh masyarakat Cimanggung, H Udin kepada Jateks, kemarin.

Dia menambahkan, perlu keseriusan dan kemauan para stake holder di pemerintah kecamatan, pemkab, dan DPRD untuk mengentaskan masalah kesehatan di Cimanggung. Sebab, dia menilai selama ini Cimanggung hanya dipandang sebelah mata.

”Puskesmas DTP tidak punya, pasar semrawut, alun-alun tidak punya. Katanya weh kecamatan penyumbang PAD terbesar. Masa fasilitas umumnya seperti ini,” cetusnya.

Sementara itu, salah seorang petugas Puskesmas Cimanggung saat dikonfirmasi mengatakan hingga saat ini belum dapat merealisasikan adanya Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) dikarenakan belum tersedianya lahan untuk pembangunan tersebut.

“Kendalanya sampai saat ini belum ada lahan yang memadai,” ujar petugas Puskesmas setempat.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Sumedang, Bagoes Nurochmat, mengatakan, Puskesmas yang selama ini menjadi pusat layanan lokal masyarakat di pelosok daerah bisa menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bisa mengelola kavitas secara langsung.

Bagoes menerangkan, bahwasanya, anggaran dari kementrian kesehatan sudah sedemikian besarnya untuk pembangunan layanan kesehatan. Namun, kata Bagoes hal yang menjadi kendala saat ini adalah legalitas kepemilikan sertifikat atas tanah puskesmas-puskesmas di Sumedang masih belum valid. Menurutnya hanya ada 3 puskesmas yang legalitas tanahnya milik pemerintah.

“Sebenarnya anggaran dari kemenkes itu luar biasa. Ada yang mengatakan Unlimited. Namun legalitas status tanahnya masih menjadi kendala. ada yang berstatus tanah wakaf dan lain-lain sehingga masih belum bisa dibangun,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Bagoes menekankan untuk dilakukan penataan aset daerah berkaitan dengan status tanah puskesmas-puskesmas di Sumedang ke pihak terkait.

“Kan ada penataan aset, nanti disana bisa diinventarisir kebutuhan-kebutuhan apa saja untuk memenuhi sertifikasi lahan puskesmas tersebut,” pungkasnya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sendiri, menganggarkan Rp294.063.068, untuk pembangunan Puskesmas dengan tempat perawatan (DTP) dalam usulan pagu indikatif kewilayahan 2016. Angka tersebut merupakan nominal terbesar dari total Rp. 1.987.408.268,- yang terdiri dari 21 nomenklatur kegiatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Agus Rasjidi, mengatakan, usulan tersebut merupakan hasil dari usulan masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut memerlukan anggaran yang besar karena berupa pembangunan fisik.

Ia menilai, pembangunan puskesmas DTP sangat penting sebagai sarana pelayanan kesehatan terutama di daerah-daerah perbatasan, terlebih menurut indikator, harus ada 17 Puskesmas DTP, sedangkan di Sumedang baru ada enam Puskesmas. (iqi)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.