oleh

Rapat Paripurna, DPRD Sampaikan Laporan Reses Masa Persidangan I Tahun 2019 – 2020

SUMEDANGEKSPRES.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, melaksanakan Rapat Paripurna guna menyampaikan Laporan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 – 2020, di Ruang Paripurna DPRD Sumedang, Senin (17/2) malam.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Sumedang Irwansyah Putra, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, Wakil Ketua DPRD Sumedang Titus Diah, Jajang Heryana SE, dan H ilmawan Muhamad S.Ag dan juga para pejabat dilingkungan Pemerintah Sumedang.

Dalam laporannya Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang H. Dudi Supardi ST, MM membacakan sejumlah pembahasan yang disampaikannya di atas podium.

Diantaranya tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Wilayah
meliputi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Industri Butomgede, RDTR kawasan perkotaan Jatinangor, Ulasan RDTR kawasan Perkotaan Sumedang, Ulasan RDTR koridor Jalan Tol Cisumdawu dan Penyusunan RDTR kawasan Lingkar Bendung Jatigede.

Selain itu, Sarana Prasarana Layanan Umum Masyarakat juga turut menjadi pembahasan dalam rapat paripurna tersebut. Mulai dari sarana pendidikan hingga kesehatan.

Tak hanya itu, pembahasan lainnya tertuju pada program sosial pemerintah daerah. Dimana dari setiap desa yang terkait berkurangnya jumlah penerima Manfaat dari biaya tambahan yang kurang mampu, yaitu, bantuan pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan beras non tunai. 

“Menurunkan jumlah penerima manfaat, ini menimbulkan sebagian besar masyarakat yang dikategorikan miskin dan berhak menerima berdasarkan data awal dan data baru hasil pendataan tetapi tidak mendapatkan haknya,” terang Dudi.

Dudi juga menjelaskan, keluhan tersebut sangat berarti bukan hanya bagi masyarakat penerima manfaat saja. Tetapi juga berimbas terhadap kredibilitas desa dan petugas lapangan. 

“Berkaitan dengan hal-hal tersebut, Bupati harus segera mengambil langkah dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut,” sebut Dudi.

Selain permasalahan sosial, lanjut Dudi, ada juga aspirasi yang muncul dari masyarakat di 20 kecamatan terkait pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU). Terutama di titik tertentu yang dilihat rawan dan dapat menunjang aktivitas warga. 

Oleh sebab itu, pihaknya mendorong pemerintah agar program Desa Caang yang pernah digagasnya dapat diterima.

“Berbagai hal yang dirangkum dari hasil reses tersebut merupakan pekerjaan besar bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk menindaklanjutinya demi masyarakat,” tuturnya. (bay)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed