Relokasi Sekolah Terganjal Wakaf KBM Terhambat, Ortu dan Guru Was-was

Peliput/Editor: toha hamdani

Relokasi Sekolah Terganjal Wakaf KBM Terhambat, Ortu dan Guru Was-was

BERAKTIVITAS: Sejumlah siswa SDN Cijolang hendak masuk ke dalam kelas untuk memulai KBM.(TOHA HAMDANI/JATEKS)

TANJUNGSARI – Terkait tidak adanya kejelesan relokasi bangunan sekolah paska terlewati pembangunan jalan Tol Cisumdawu, membuat pihak Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cijolang, tidak nyaman. Bahkan hal ini, sangat menghambat proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) para siswa.

Ketidaknyamanan tersebut, dirasakan orang tua siswa, guru maupun siswa. Mengingat, kondisi saat ini banyaknya bangunan sekolah yang rusak.

“Jelas membuat kami tidak nyaman, dan bingung, apabila diperbaiki, nantinya gimana kalau besok atau lusa dibongkar,” ujar Kepala SDN Cijolang, Epon Yulipah S.Pd, kepada Jateks, Selasa (2/8).

Dia menambahkan, akibat tidak jelasnya permasalahan ini, SDN Cijolang tidak menerima anggaran Dana Alokasi Kelas (DAK). Padahal adanya dana tersebut sangat diperlukan pihak sekolah.

“Katanya sudah ada tempat untuk relokasi, namun sampai sekarang belum terdengar lagi,” katanya.

Bahkan, tidak hanya KBM yang terhambat. Proses akreditasi sekolah pun, mengalami hal serupa.

“Kamarin ada akreditasi, karena keadaannya seperti ini, tim asesor yang berasal dari luar daerah menilai bahwa sarana prasarana kurang memadai,” ucapnya.

Padahal, kata kepsek, dari akreditasi itu pihaknya sangat mengharapkan apabila sekolah yang sudah berdiri puluhan tahun itu, mendapatkan nilai yang memuaskan. Ia pun, berharap agar secepatnya permasalahan tersebut bisa terselesaikan. Begitu juga, tempat untuk relokasi sekolah ada, karena jelas sangat menghambat KBM.

Sementara, Pemerintah Desa Margaluyu, telah mengupayakan tempat untuk relokasi sekolah baru.
“Kami telah mendatangi Satker Tol, dan pihak lainnya, untuk mengurus masalah ini,” ujar Kepala Desa Margaluyu, Nunung melalui Staf Desa, Rian saat dikonfirmasi.

Ia mengungkapkan, kendala yang terjadinya selama ini, karena tanah tersebut merupakan tanah wakaf. Jadi, harus menunggu surat dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang merupakan bagian dari Kementrian Agama.

“Menurut peraturan pemerintah yang baru, bahwa tanah wakaf tidak diperuntukan untuk bangunan sekolah, sehingga jika memang sudah dibayar oleh pihak tol, tidak bisa digunakan untuk membangun sekolah kembali, tetapi harus digunakan untuk kebutuhan masyarakat seperti mesjid, madrasah, atau tempat lainnya,” terangnya.

Pihak desa terus berusaha mencoba menelusuri, bahkan sampai ke Jakarta untuk mendapatkan sertiifikat BWI tersebut. Tidak hanya itu, pihaknya juga mengajukan surat ke Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang, meminta pengadaan lahan, namun belum ada tanggapan.

Sebelumnya, kata ia, sesuai rapat orang tua, bahwa lahan pengganti untuk sekolah tersebut sudah ada, yakni tidak jauh dari lokasi semula.

“Lokasinya hanya mundur sedikit, pemilik tanah sudah ada proses negosiasi dengan dinas Pertambangan Tata Ruang, tapi tidak lanjut. Bahkan pemilik tanah pun meminta kejelasan karena tidak ada tindaklanjutnya,” ucapnya.

Permasalahan tersebut membuat Pemerintah Desa Margaluyu, kehabisan akan harus bagaimana lagi.
“Kami kerap didatangi orang tua siswa, menanyakan kejelasan anak mereka sekolah, jelas bingung harus gimana,” keluhnya. (oha)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.