Ribuan Honorer Kembali Demo

Peliput/Editor: Asep Nurdin/Usep Adhiwihanda

Ribuan Honorer Kembali Demo

MINTA PENGAKUAN: Ribuan tenaga pengajar honorer melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumedang, kemarin.(ASEP NURDIN /SUMEKS)

KOTA – Ribuan guru honorer Kabupaten Sumedang dikerahkan berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumedang, Rabu (23/8). Aksi ini, sesuai janji Forum Komunikasi Tenaga Honorer (FKTH) yang akan mengerahkan ribuan anggotanya, karena aksi sebelumnya di Alun-alun Tegalkalong Kecamatan Sumedang Utara, beberapa waktu lalu, tidak digubris pemerintah.

Ketua FKTH Sumedang Nanang Supriatna mengatakan, ada beberapa poin penting yang menjadi tututan tenaga pengajar honorer. Yakni, penyelesaian rekomendasi Ketua DPRD Sumedang yang ditujukan kepada wakil bupati Sumedang pada tanggal 26 Januari 2016. “Di antaranya, perubahan besaran intensif dari Rp 125 ribu per bulan, agar disesuaikan dengan upah minimum kabupaten atau sebesar Rp 1,6 juta per bulan,” tuturnya.

Selain itu, rekomendasi ketua DPRD Sumedang yang ditujukan kepada Bupati Sumedang Nomor 800/071/DPRD/2017 tanggal 6 pebruari tahun 2017. Salah satu isinya menyatakan, agar bupati segera melegalformalkan dalam bentuk SK bupati, bagi tenaga honorer yang sudah diverifikasi, sesuai data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang,

“Perlu saya sampaikan, bahwa bukannya penyelesaian yang didapat, melainkan muncul masalah baru, dengan semakin bertambahnya honorer baru,” katanya. Bahkan, kata dia, jumlah honorer saat ini jauh lebih besar dari pada jumlah yang sudah diajukan untuk diselesaikan. “Yang menjadi pertanyaan saya, siapa yang menjadikan mereka sebagai tenaga honorer?” katanya.

Yang jelas, menurut Nanang, FKTH tidak memiliki kewenangan menjadikan mereka menjadi tenaga honorer. “Akan tetapi, jika tenaga honorer baru sudah dipekerjakan di salah satu sekolah, maka kami punya beban untuk memperhatikan dan memperjuangkan nasib mereka (honorer),” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Sumedang Eka Setiawan berjanji akan mengkaji ulang SK Honorer yang sudah dijanjikan. “SK bupatinya akan saya coba kaji, akan saya cek. Supaya dikeluarkan SK yang baru. Saya akan kaji supaya dasar hukumnya bagus, supaya bisa diterima,” katanya.

Tujuannya, kata bupati, agar tenaga honorer dapat diakomodir menggunakan dana yang lainnya. “Kalau soal kenaikan upah, nanti akan saya sesuaikan dengan keuangan daerah,” ucapnya. Bahkan bupati berjanji, akan melakukan pengkajian SK dalam waktu dekat ini. “Pokoknya minggu depan,” tegasnya. (nur)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.