Saksi Ahli Sebut Bukan Korupsi, Besok Jaksa Siapkan Tuntutan Ade

Peliput/Editor: rmoljabar/bbs

Saksi Ahli Sebut Bukan Korupsi, Besok Jaksa Siapkan Tuntutan Ade

SAKSI MERINGANKAN: Bupati Sumedang (nonaktif) Ade Irawan didampingi kuasa hukumnya saat menjalani sidang, baru-baru ini. (NET/ILUSTRASI)

SIDANG lanjutan dugaan korupsi dana perjalanan dinas, dengan terdakwa Bupati Sumedang (nonaktif) Ade Irawan, segera memasuki babak baru. Rabu (21/10), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jabar dan Kejari Cimahi, akan membacakan tuntutan di depan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

“Masa penahanan terdakwa akan berakhir. Kita tunda sidangnya dua hari. Sebab, masih banyak sidang lainnya. Biar terdakkwa juga bisa mempersiapkan diri dan dalam kondisi fit,” kata Marudut Bakara, hakim ketua pada sidang digelar di ruang Kresna, Senin (19/10).

Tetapi, terdakwa memohon sidang ditunda sampai Senin mendatang (26/10), agar lebih fit. Namun, hakim tetap mengagendakan sidang Tipikor dana perjalanan dinas DPRD Kota Cimahi 2010-2011 yang merugikan negara hingga Rp1,8 Miliar, pada Rabu (21/10). “Perkara ini harus cepat selesai berkaitan dengan masa penahanan,” tutur hakim.

Pada sidang kemarin, Ade menghadirkan saksi yang meringakan, yakni ahli hukum pidana, Dr Chairul Huda. Menurut ahli hukum pidana itu, yang mempunyai kewenangan penyaluran keuangan perjalanan dinas, bukan Ketua DPRD Ade Irawan. Aspek kesalahannya tidak ada, dan itu korelasinya dengan hukum administrasi.

“Perbuatan melawan hukum pidana, harus ada niat jahat, ada motivasi. Jika menerima bayaran untuk transportasi, akomodasi, uang saku, bila itu hak, tidak dapat dikatakan pidana” beber Dr Chairul Huda.

“Namun, bila orang itu tidak menjalankan tugasnya, orang itu tidak amanah, tidak bertanggungjawab. Solusianya, bukan pidana tetapi kembalikan saja pembayaran yang telah diterima,” tambah Chairul.

Chairul berpendapat, perbuatan terdakwa korelasinya dengan hukum adminsitrasi bukan hukum pidana. “Sudah mengembalikan kerugian keuangan negara, ada niat baik dan tidak semua kerugian dapat dimasukan ke ranah hukum pidana,” tutupnya. (rmo)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.