oleh

Sanksi Kurang Tegas bagi Perusak Lingkungan

KOTA – Maraknya praktek usaha yang tak jarang merusak lingkungan, dirasa perlunya penguatan terhadap peran masyarakat dalam mengawasi dan melakukan penegakan hukum di sektor lingkungan hidup. Pengamat Hukum Rumah Imperium, Reza Zaki mengatakan, ada beberapa persoalan yang dialami masyarakat, sehingga pelanggaran lingkungan hidup masih merajalela.

“Kami melihat bahwa penegakan hukum lingkungan ini belum memiliki efek jera,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (6/11).

Persoalan yang dialami masyarakat ini, lanjut Zaki , lantaran lemahnya transparansi pengawasan dalam penegakan hukum, khususnya mengenai laporan penataan pelaku usaha. Hingga kini, pemerintah tidak menyediakan database yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mengetahui sepak terjang perusahaan yang diberi izin, khususnya mengenai dampak kepada lingkungan hidup.

“Pemerintah harusnya bisa membuat profil penaatan dari setiap pelaku usaha, khususnya yang berdampak besar dan penting bagi lingkungan hidup,” kata Reza.

Selain itu, lanjutnya, persoalan yang dialami masyarakat adalah berkaitan dengan masih lemahnya akses jaminan hukum. Khususnya, dalam konteks mendapatkan bukti telah terjadinya pelanggaran terhadap lingkungan hidup oleh perusahaan. Selama ini, bukti pencemaran lingkungan yang dibawa masyarakat kepada penegak hukum atau otoritas terkait sering tak memperoleh tanggapan yang tak serius.

“Masalah bukti ini sudah menjadi perdebatan sudah lama. Harus ada terobosan hukum yang permudah masyarakat untuk membawa evidence ke penegakan hukum,” katanya lagi.

Dari sisi sanksi, penegakan hukum di sektor lingkungan hidup belum menjerat hingga ke pelaku intelektual. Sehingga belum bisa menghentikan terjadinya pelanggaran dan sanksi administratif belum berjalan efektif. Untuk lamanya waktu hukuman bagi pelaku, juga masih rendah. “Paling tinggi dua tahun hukuman,” katanya.

Ia berharap, penguatan peran masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum sektor lingkungan hidup ini, bisa segera direspon pemerintah daerah. Menurutnya, penguatan peran masyarakat tersebut bisa dimasukkan ke level peraturan daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumedang, Wowo Sutisna mengatakan, peran masyarakat dalam melakukan pengawasan dan tindaklanjut dari berlakunya aturan harus diperkuat. Selama ini, penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hanya sampai sebatas pemberian sanksi saja.

“Harus melihat aspek sosial hukumnya juga. Bagaimana masyarakat dibangun setelah itu, jangan sampai putus setelah diberikan sanksi saja. Bukan mengatasi pencemarannya saja, tapi bangun bagaimana masyarakat menjadi kuat,” kata Wowo.

Wowo sepakat, peran masyarakat di daerah yang rentan terhadap pencemaran lingkungan perlu diperkuat. Misalnya, seperti yang dilakukan polisi kehutanan yang merangkul masyarakat untuk menjaga hutan. “Harus berdayakan masyarakat di daerah yang rentan terhadap pencemaran,” pungkasnya. (her)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed